CAHAYABORNEO.COM, PENAJAM– Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Drs. H. Tohar, MM membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (FKP RKPD) Tahun 2024 di aula lantai 3 Kantor Bupati PPU, Kamis 2 Maret 2023 yang di damping oleh Asisten Administrasi Umum Ir. Ahmad Usman, Kepala Bapelitbang Kab. PPU dan Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah Bapelitbang Kab PPU Ade Rianto Embongbulan, ST., M.Ling.
Hadir unsur Forkopimda perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang di laksanakan secara luring dan daring (Hybrid). Tampak pula yang mewakili kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah Bapak Alfino Rinaldi, ST., ME.
FKP RKPD ini dilaksanakan guna menyerap saran, usulan serta masukan dalam rancangan RKPD Tahun 2024 ke depannya.
Tohar menyampaikan bahwa “Forum Konsultasi Publik ini merupakan rangkaian tahapan perencanaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan karena ini merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menyerap saran dan/atau masukkan guna penyempurnaan Rancangan RKPD yang akan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pembangunan daerah tahun 2024”.
“Memperhatikan isu dan permasalahan yang terjadi, maka dalam penyusunan Rancangan RKPD ini mengangkat isu strategis yaitu peningkatan pemerataan kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif, peningkatan pelayanan infrastruktur yang berorientasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, transformasi ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, terangnya.
“Maka dianggap perlu memberikan perhatian penuh Dengan Penguatan Daya Saing dan Pelayanan Publik dengan Optimalisasi Potensi untuk PPU Serambi Nusantara, dan dapat disimpulkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 yaitu peningkatan kualitas SDM serta pemerataan pelayanan kesehatan dan Pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi ekonomi strategis berbasis kerakyatan, stabilitas keamanan dan ketertiban umum, penguatan infrastruktur pelayanan publik yang berwawasan lingkungan, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi,” tegasnya.
Hal ini diakhiri dengan penandantangan kesepakatan Bersama melalui Berita Acara FKP RKPD guna melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam proses penyusunan dokumen rancangan RKPD terhadap permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan dan arah kebijakan sesuai arah kebijakan kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur serta nasional termasuk kondisi daerah terkini.
Sumber: Humas Pemkab PPU
