Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

ADVERTORIAL DPRD PPU

Anggota DPRD PPU Minta Percepat Pembangunan IKN Nusantara

badge-check


					Caption: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Andi Yusup. Poto: Istimewa Perbesar

Caption: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Andi Yusup. Poto: Istimewa

CAHAYABORNEO.COM, PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Daerah Pilihan (Dapil) Penajam Andi Yusup meminta pemerintah pusat segera mempercepat realisasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku.

“Kami meminta kepada pemerintah pusat agar mempercepat pembangunan infrastruktur IKN, agar masyarakat kita yakin bahwa IKN Nusantara akan segera terwujud,” kata Andi Yusup, Minggu (30/4/2023).

Saat ini, sejumlah pembangunan IKN Nusantara tengah di bangun oleh pemerintah pusat, di antaranya adalah proyek pembangunan istana negara, gedung kantor kementrian, jalan tol dan infrastruktur jalan lainnya.

Pembangunan Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku

Potensi terjadinya masalah agraria atau lahan dikatakan Andi Yusup harus diantisipasi oleh Pemerintah Pusat. Sebab, saat ini mulai muncul adanya pencaplokan lahan milik masyarakat maupun milik pcapemerintah daerah di Kecamatan Sepaku.

“Pemerintah pusat harus mengantisipasi potensi gesekan antar masyarakat terkait masalah lahan, agar pembangunan IKN berjalan lancar,” ucapnya.

Andi Yusup mengatakan setiap pembangunan memang sering dihadapkan dengan persoalan lahan.

Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku

Karena, masyarakat menginginkan lahan diganti rugi dengan harga hang tinggi. Sedangkan pemerintah membebaskan lahan sesuai dengan hasil penilaian tim appraisal.

“Pemerintah harus mengidentifikasi lahan masyarakat yang akan dibebaskan. Kalau bisa lahannya dibebaskan dengan harga yang sesuai,” tuturnya. (ADV/CB)

Tim Redaksi CahayaBorneo.com

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Otorita IKN dan BRIN Kolaborasi Kaji Penamaan Rupa Bumi untuk Wujudkan Identitas Nusantara

16 Oktober 2025 - 19:01 WITA

Satgas IKN Tegas Berantas Tambang Ilegal di Bukit Tengkorak, Basuki Hadimuljono: Tak Ada Lagi Aktivitas Ilegal!

16 Oktober 2025 - 18:57 WITA

Satgas Amankan 4.000 Hektare Tambang Ilegal di Wilayah IKN

16 Oktober 2025 - 14:16 WITA

IKN Jadi Tuan Rumah Kalimantan Bike Week 2025: Simbol Kolaborasi dan Promosi Wisata Nusantara

14 Oktober 2025 - 13:39 WITA

Otorita IKN Ajak Masyarakat Hidup Sehat Lewat Program Cek Kesehatan Gratis

9 Oktober 2025 - 19:34 WITA

Trending di IBU KOTA NUSANTARA