CAHAYABORNEO.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melaksankan Kopi Darat (Koordinasi Pimpinan Membahas Permasalahan Rakyat) dalam rangka pencanangan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan dan pemantauan capaian kinerja triwulan I berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023 bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bertempat di Aula Kantor Setkab PPU.
Kopi darat yang dilaksanakan pertama kalinya ini turut menghadirkan Muhammad Aswad selaku narasumber dari Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Administrasi Negara.
Dikatakan Hamdam, kopi darat ini merupakan forum yang pertama kalinya dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTAL) Sekretariat Pemkab PPU guna menguprade pemahaman dan literatur kita dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang kita lakukan saat ini khususnya terkait persoalan kemasyarakatan yang merujuk pada reformasi birokrasi tematik.
“Forum kopi darat ini penting diketahui dalam transformasi bersama terkait permasalahan rakyat yang membahas pencanangan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan dan pemantauan capaian kinerja triwulan I berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023 yang dilakukan di Kabupaten PPU”. Ucapnya
Lanjut, Ia juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para kepala SKPD, Camat dan stakeholder lainnya atas pencapaian penurunan angka kemiskinan menjadi 1,13% pada tahun 2022 dari 2,10% pada tahun 2021, seperti yang telah disampaikan pada Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di bulan April 2023 lalu.
Hamdam juga menerangkan bahwa sesuai arahan Menpan RB RI Anas Anwar, bahwa pemerintah akan lebih fokus pada aspek hilir dalam reformasi birokrasi, yaitu mengukur dampak kinerja yang dirasakan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dicanangkanlah reformasi birokrasi tematik yang terdiri atas lima kluster, yaitu kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.
“Reformasi birokrasi tematik ini juga merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020-2024 yang dilaksanakan hingga tahun 2024. Adapun empat tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden”.
Oleh karena itu, Reformasi ini juga diharapkan dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, maka reformasi birokrasi ini dilakukan. “Harapnya
Termasuk kepada seluruh SKPD, instansi vertikal, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan juga stakeholder lainnya sangat dibutuhkan dukungan serta transformasi bersama guna mensukseskan reformasi birokrasi tematik.
“Kiranya diperlukan kerja keras dan komitmen penuh dari kita semua dalam melaksanakan tugas organisasi yang kita emban bersama. Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, harus segera berinovasi menuju transformasi birokrasi sesuai rujukan dan pedoman yang telah ditentukan tersebut dengan menindaklanjuti rencana strategis Reformasi Birokrasi Tematik ini oleh Menpan RB.” Tutupnya
Senada, Kepala Bagian Ortal Pemkab PPU, Yunita Liliana mengatakan Kopi Darat (Koordinasi Pimpinan Membahas Permasalahan Rakyat) ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi lincah dan cepat (agile). Sehingga perlu upaya perbaikan dalam tata Kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.
“Adanya kordinasi dalam forum kopi darat ini kiranya dapat mendukung pemantauan kinerja perangkat daerah dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Termasuk dalam penerapan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan yang langsung dapat memberikan dampak kepada masyarakat di Kabupaten PPU,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Ia juga menjelaskan adanya forum kordinasi ini akan terus dilaksankan dan menjadi agenda lanjutan guna terus menyelaraskan reforormasi birokrasi yang ada dengan program-program yang dilaksankan di setiap SKPD. Agar sejumlah persoalan yang dialami di setiap SKPD dapat terurai dengan Langkah-langah kongrit melalui forum kordinasi bersama sepertihalnya yang pertama kalinya dilaksanakan ini. (*)
Sumber: Humas Pemkab PPU
