CAHAYABORNEO.COM, PENAJAM – Lelang jabatan atau open bidding Jabatan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk penempatan sejumlah posisi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan berlangsung transparan (terbuka) dan akuntabel serta profesional.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani.
“Terhadap beberapa 11 SKPD yang kosong, saya pikir kami anggota DPRD mengharapkan open bidding ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh transparansi,” harap Bijak, Minggu (28/5/2023).
Menurut Bijak, pengisian sejumlah posisi SKPD yang kosong menjadi tolak ukur yang sangat penting bagi pemerintah daerah.
“Setelah sekian lama kosong, itu bisa kita lakukan pengisian. Artinya harus ada penempatan-penempatan yang pas. Apalagi memang saya pikir ini ada transisi ya, birokrasi yang sedang di hadapi saat ini, karena saya pikir ada beberapa pendaftar itu masih tergolong muda,” tuturnya.
Adapun 11 Jabatan kosong itu di antaranya kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pertanian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Inspektorat.
Kemudian, kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (ADV/CB)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
