PENAJAM – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Wakidi menghadiri kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Pungutan Liar (Pungli) di lingkungan pemerintah Kabupaten PPU tahun 2023.
Sosialisasi itu menghadirkan Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Retno dan Penyuluh Anti Korupsi Kota Balikpapan Sylvi yang dihadiri oleh pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten PPU.
Kabupaten PPU sendiri memiliki Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli yang sudah dicanangkan sejak 2016 silam melalui keputusan nomor 356 tahun 2021 tentang pembentukan Satgas Saber Pungli.
Satgas Saber Pungli adalah merupakan tim untuk membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten PPU. Satgas ini juga telah aktif melakukan sSosialisasi pencegahan pungutan liar pada unit-unit di lapangan dan adanya satgas sebagai kontrol pejabat di lingkungan pemerintah daerah agar tidak melakukan tindak korupsi ataupun pungli.
Satgas Saber Pungli yang diketuai oleh Wakapolres PPU Kompol Bergas Hartoko berkomitmen untuk menolak pungli agar pemerintahan kabupaten PPU bebas dari pungli.
Melalui data yang dihimpun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara resmi merilis hasil capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 yakni dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, 98 Kementerian/Lembaga, dan 34 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia, indeks integritas nasional tahun 2022 berada di angka 71,94.
Sementara, KPK juga menghimpun SPI tahun 2022 Kabupaten PPU yakni di angka 68,8. Menurut penilaian SPI, angka itu masuk dalam kategori sangat rentan.
Melihat indeks Integritas Kabupaten PPU yang rentan, Wakidi berharap capaian SPI Kabupate PPU dapat meningkat di tahun 2023 agar menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Indeks dari hasil survei rentan. Jadi indeksnya perlu naik. Harapanya Kabupaten PPU bisa meningkatkan skor integritasnya,” kata Wakidi, Selasa (21/11/2023).
Wakidi juga berharap kegiatan sosialisasi terkait dengan anti korupsi dan pungutan liar terus dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah. (ADV/CB)
Tim Rerdakasi CahayaBorneo.com
