OPINI – Pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas dapat menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, terampil, dan kompetitif.
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, evaluasi kebijakan pendidikan sangat penting dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas. Data kualitas pendidikan di Indonesia menunjukkan persentase penduduk Indonesia yang berpendidikan diatas SD pada tahun 2021 mencapai 44,5%, sedangkan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali mencapai 7,5%.
Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai kebijakan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini. Meski demikian, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diatasi agar kebijakan ini dapat efektif
.
Berdasarkan data Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022, Indonesia berada pada peringkat 72 dari 79 negara. Hasil ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan.
Secara khusus, hasil PISA menunjukkan bahwa siswa Indonesia mempunyai kelemahan dalam literasi, matematika, dan sains. Pelajar Indonesia juga mempunyai kesenjangan prestasi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara siswa dari keluarga kaya dan miskin.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan mengenai sistem pendidikan di Indonesia, antara lain:
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Muatan Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas pendidikan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat penerapan peraturan tersebut.
Meskipun telah dilakukan berbagai kebijakan pendidikan, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut antara lain kurangnya kualitas guru, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta kurangnya pemerataan akses terhadap pendidikan di seluruh Indonesia.
Daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) merupakan daerah yang mempunyai tantangan tersendiri dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T, seperti pemberian bantuan pendidikan kepada siswa dan guru, serta membangun infrastruktur pendidikan yang memadai.
Beberapa permasalahan yang sering dijumpai dalam sistem pendidikan Indonesia antara lain kurangnya kualitas guru, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dan kurangnya pemerataan akses terhadap pendidikan di seluruh Indonesia.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, seperti peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesi, membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, serta memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dan guru.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung peningkatan pendidikan di Indonesia yaitu dengsn diadakannya Gerakan Literasi Sekolah (GLS), ini adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2016. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca, menulis dan berhitung di kalangan siswa sekolah dasar. GLS mencakup berbagai kegiatan seperti peningkatan literasi guru, pengembangan bahan bacaan berkualitas, dan pendirian perpustakaan di sekolah.
GLS berhasil meningkatkan minat membaca siswa melalui program-program seperti membaca buku bersama, lomba membaca puisi, dan kegiatan literasi lainnya. Dampaknya adalah meningkatnya semangat siswa untuk melakukan kegiatan membaca di sekolah.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada literasi, sehingga memberikan dampak positif tidak hanya pada tingkat keterampilan siswa namun juga budaya literasi di masyarakat. Namun, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan.
Peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Dengan kerja sama yang baik diharapkan sistem pendidikan di Indonesia akan semakin berkualitas dan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional.
Untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, pemerintah dan otoritas perlu melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan kualitas guru, membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, dan memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dan guru. Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana pendidikan untuk mencegah korupsi.
Dalam menghadapi tantangan pendidikan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan. Dengan mengedepankan akses, mutu, dan kesetaraan, Indonesia dapat mewujudkan impiannya memiliki sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Evaluasi ini bukan sekadar refleksi, namun ajakan bertindak untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
Evaluasi sistem dan kebijakan dari pemerintah saat ini tentu masih sangat dibutuhkan dalam membangun Indonesia sebagai negara yang peka dan lebih peduli terhadap pendidikan masyarakat di Indonesia, mulai dari kemudahan akses mendapatkan pembelajaran, fasilitas pendidikan yang memadai, dan memiliki kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi kedepannya.
Namun, hal tersebut tidak lepas dari kerjasama pemerintah yang didukung oleh seluruh kalangan masyarakat dan sebaliknya, tanpa kerjasama tersebut, semua rancangan untuk menjadikan sistem pendidikan lebih baik lagi tentunya akan terhambat. Dengan saling mendukung, maka pendidikan di Indonesia akan jauh lebih baik lagi kedepannya. (*)
Penulis: Wianda Salsabilla, Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Andalas
*Penulis bertanggung jawab atas semua tulisan atau artikel yang telah dimuat oleh Tim CahayaBorneo.com
