Bacalon Bupati Mudyat Noor Sebut PPU Miliki Tantangan Hadapai IKN

Poto: Bacalon Bupati PPU Mudyat Noor menggelar Diskusi “Tantangan Ibu Kota Nusantara”. (DOK. Cahayaborneo.com)

PENAJAM Bakal calon (Bacalon) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor beberapa hari lalu menggelar dialog bersama wartawan PPU dengan tema “Tantangan Ibukota Nusantara (IKN)” di Pantai Istana Amal.

Dalam diskusi tersebut, Mudyat Noor banyak membahas persoalan tantangan IKN yang berlokasi di Kabupaten PPU. Menurutnya, dalam menghadapi pemindahan IKN di daerah ini, PPU memiliki tantangan yang harus dihadapi.

Mudyat Noor yang merupakan Komisaris PT. Mineral Langgeng Mega Tama yang bergerak dibidang rading Batubara menjelaskan bahwa PPU yang merupakan daerah penyangga IKN memiliki sejumlah tantangan yang ada didalamnya.

Disebutkan Mudyat, pertama, saat ini kondisi Kabupaten PPU masih bergantung dengan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Sumber dana itulah kata dia merupakan porsi utama dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor daerah.

“Jika harga minyak dan gas bumi dunia mengalami penurunan, pengaruhnya juga berimbas pada pendapatan. Kita harus mengoptimalkan potensi PAD agar kedepan kita tidak lagi tergantung pada dana bagi hasil minyak dan gas bumi terlebih hadirnya IKN,” kata Mudyat.

Kedua, Mudyat mengatakan masyarakat Benuo Taka harus mampu bersaing di IKN, dan kata dia, jika nanti diberikan amanah menjadi Bupati PPU ia berjanji akan menambah anggaran beasiswa. Lantaran kata dia, hal ini berkaitan langsung dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah ini.

Baca Juga :  Terdakwa J, Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Desa Babulu Divonis 20 Tahun

“Salah satu cara peningkatan SDM melalui program beasiswa agar peserta didik bisa lanjutkan ke perguruan tinggi. Ini bertujuan agar warga PPU tidak hanya menjadi penonton di Badan Otorita IKN kelak,” kata dia.

Ketiga, kata Mudyat, sektor pertanian menjadi salah satu tantangan bagi daerah ini, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2009-2014 ini menambahkan sektor pertanian di PPU harus mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat.

Terutama untuk ketersediaan sumber air bagi pengairan atau irigasi lahan pertanian, karena selama ini

petani masih tergantung pengairan tadah hujan.

“Selain air petani kita kesulitan medapatkan pupuk termasuk juga jalan usaha tani yang masih banyak yang kurang memadai. Ini yang akan menjadi perhatian kita juga,” ujarnya.

Tantangan keempat disektor nelayan juga perlu adanya pengawasan secara ketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Hal ini juga menjadi keluhan warga karena BBM bersubsidi kadang sulit untuk didapatkan.

“Kita juga akan menyediakan kredit usaha rakyat tanpa anggunan super murah untuk UMKM dan memberikan pengembangan dan pelatihan,” tuturnya. (CB/Admin01)

Post ADS 1
Post ADS 1