Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

ADVERTORIAL DPRD PPU

Ketua DPRD PPU Desak Pemda Segera Aktifkan Pasar yang Belum Beroperasi

badge-check


					Foto: Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor. (DOK. CahayaBorneo.com) Perbesar

Foto: Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor. (DOK. CahayaBorneo.com)

PENAJAM – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) PPU untuk segera mengoperasikan pasar-pasar yang sudah selesai dibangun. Hingga kini, pasar-pasar seperti Pasar Riko, Pasar Waru, dan Pasar Ikan Babulu masih belum berfungsi, menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pemborosan anggaran dan dampaknya terhadap perekonomian lokal.

“Pasar-pasar ini seharusnya sudah bisa dimanfaatkan sejak lama. Kami terus mengingatkan di setiap forum rapat, tetapi hingga saat ini belum ada tindakan nyata,” ujar Syahrudin, Rabu (22/05/2024).

Menurut Syahrudin, ketiga pasar yang disebutkan telah lama selesai pembangunannya namun masih kosong dan tidak beroperasi. Hal ini menjadi perhatian serius DPRD PPU karena pasar-pasar tersebut berfungsi penting dalam memfasilitasi transaksi ekonomi bagi masyarakat.

“Bukan hanya Pasar Riko, tetapi Pasar Waru juga belum difungsikan. Padahal, pembangunan Pasar Waru sudah selesai sejak lama. Begitu juga dengan Pasar Ikan Babulu, yang masih belum ada aktivitas,” tambahnya.

Syahrudin menekankan pentingnya pengoperasian pasar secara cepat dan efisien setelah selesai dibangun. Ia juga mengkritisi kurangnya upaya dari Pemda PPU dalam memanfaatkan infrastruktur yang telah ada.

“Pembangunan pasar harus diikuti dengan pengoperasian yang tepat waktu. Kami juga mengamati bahwa beberapa WTP (water treatment plant) yang ada di berbagai lokasi, termasuk 20 titik di Babulu, juga tidak difungsikan dengan baik,” tegas Syahrudin.

Kurangnya aktivitas pasar ini bukan hanya mempengaruhi ekonomi lokal, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan infrastruktur oleh pemerintah daerah. DPRD PPU merasa frustasi dengan lambatnya respon Pemda dalam mengaktifkan pasar-pasar tersebut.

“Kami merasa bingung dengan kinerja pemerintah yang tidak kunjung mengurus pasar-pasar ini. Jika dibiarkan, bisa saja muncul anggapan bahwa pemerintah lemah dalam pengawasan dan pengelolaan,” ujar Syahrudin.

DPRD PPU berharap Pemda PPU segera mengambil langkah konkret untuk mengaktifkan pasar-pasar yang telah dibangun. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendorong peningkatan perekonomian lokal. (ADV/CB/DMS)

Tim Redaksi CahayaBorneo.com

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Kejurnas Pickleball 2025 Resmi Dibuka, Bupati PPU Pukul Bola Pertama

13 Desember 2025 - 11:48 WITA

Kepengurusan KAHMI PPU Periode 2025–2030 Resmi Dilantik, Indrayani Pimpin Presidium

13 Desember 2025 - 10:57 WITA

Sat Binmas Polres PPU Gelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Satpam dan Dishub

12 Desember 2025 - 13:11 WITA

Harga Pangan di PPU Merangkak Naik Jelang Nataru

12 Desember 2025 - 12:41 WITA

Selamatkan Habitat Bekantan, 200 Pohon Perpak Ditanam di Sungai Tunan

11 Desember 2025 - 19:43 WITA

Trending di PENAJAM PASER UTARA