PENAJAM – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru dengan fokus pada penyelesaian infrastruktur legislatif dan yudikatif. Otorita IKN kini memprioritaskan pembangunan fasilitas untuk mendukung tiga pilar utama pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang akan memastikan IKN berfungsi secara penuh sebagai ibu kota negara.
Hingga saat ini, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN menunjukkan kemajuan signifikan. Infrastruktur untuk sektor eksekutif hampir rampung dan diperkirakan akan siap beroperasi pada awal 2025. Fasilitas ini akan mendukung pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur legislatif yang meliputi gedung DPR/MPR/DPD serta gedung Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya akan dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan di IKN.
Otorita IKN menargetkan penyelesaian proyek-proyek ini pada tahun 2028, bersamaan dengan upaya menjadikan IKN sebagai ibu kota yang sepenuhnya fungsional. Hingga kini, progres pembangunan yang dibiayai APBN menunjukkan angka 61,7 persen dari 109 paket proyek yang terkontrak antara 2020 hingga 2024.
Dari sisi investasi, Otorita IKN melaporkan pencapaian luar biasa. Dengan total investasi mencapai Rp58,4 triliun, delapan proyek groundbreaking telah dilaksanakan, dengan beberapa di antaranya sudah mulai beroperasi.
Di antaranya adalah Hotel Nusantara dengan 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada yang menyediakan 200 tempat tidur untuk layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang memiliki 200 tempat tidur untuk layanan gawat darurat. Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN sudah beroperasi dan mampu menyuplai 10 MW listrik terbarukan hasil kerja sama dengan PLN dan Sembcorp Singapore.
Sebagai bagian dari upaya pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif, Otorita IKN juga merencanakan pembangunan jaringan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN pada awal 2025.
Troy Pantouw, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan IKN.
“Ini bukan sekadar proyek, tetapi kerja bersama yang harus dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah, masyarakat, lembaga, media, pengusaha lokal dan internasional, serta generasi muda. IKN adalah beranda Indonesia, yang membuktikan bahwa Indonesia mampu menciptakan kota pintar berbasis digital, yang tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keberagaman budaya,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi dan optimisme, Otorita IKN terus berupaya memastikan bahwa Nusantara akan menjadi ibu kota pemerintahan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi pusat peradaban baru yang memberi manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. (CB/HUMAS OIKN)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
