SAMARINDA – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Zainal Arifin hadiri High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Kantor Gubernur, Selasa, (17/12/2024).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, dihadiri seluruh perwakilan kabupaten/kota se Kaltim. Tampak dari PPU mendampingi Pj. Bupati PPU, Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab PPU, Sodikin dan Asisten III Bidang Administrasi Umum PPU, Aini.
Dalam penyampaiannya PJ Bupati PPU Zainal Arifin pada Rakor ini mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten PPU telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan angka inflasi daerah. Salah satunya dengan memaksimalkan pemanfaatan beras lokal di PPU dengan menganjurkan agar para ASN membeli beras lokal.
Namun diakuinya, bahwa masih banyaknya kendala yang dihadapi para petani di kabupaten PPU seperti hasil pertanian yang masih kurang terserap, kemudian terkait irigasi pertanian, kualitas lahan dan sebagainya menjadi salah satu indikator bagi petani untuk melakukan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.
Kemudian Zainal Arifin juga menyampaikan terkait jalur distribusi gas dan bahan bakar minyak (BBM) dari balikpapan menuju kabupaten PPU apabila dimungkinkan agar dapat memperoleh jalur khusus melalui jembatan Pulau Balang.
Menurutnya, selama ini pendistribusian dua jenis pasokan ini dilakukan melalui jalur kecamatan Sepaku yang jaraknya cukup jauh sehingga sangat menyita waktu dalam proses pendistribusian.
“Dengan jalur ini diharapkan dapat membantu mempermudah distribusi gas maupun BBM ke PPU. Dua poin penyampaian ini diharapkan dapat memperoleh respon positif Pemprov Kaltim,” harapnya.
Sementara itu dalam sambutannya Sekprov Kaltim Sri Wahyuni mengatakan bahwa perkembangan inflasi Kaltim untuk November 2024 masih di bawah nasional yaitu diangka 11, 54 persen.
Dikatakan Sri Wahyuni bahwa upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dalam menekan angka inflasi adalah bersinergi dengan seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
“Kita telah berupaya melakukan langkah positif diantaranya melalui tokoh penyeimbang yang kita sebut dengan sigap. Ada dua kios sigap di Samarinda, satu di PPU, satu kios di berau, dan satu kios di Balikpapan. Jadi semua daerah pengendali inflasi sudah punya kios sendiri,” jelas Sri Wahyuni.
Dia berharap menjelang Natal dan awal Tahun Baru (Nataru) 2025 inflasi daerah tetap dapat terkendali dengan baik untuk pasokan dan pengendalian harga. (CB/RILIS/HUMASPPU)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
