PENAJAM — Polemik seputar penyaluran cadangan beras pemerintah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencuat ke permukaan menyusul bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di daerah tersebut. Warga yang terdampak bencana mengeluhkan lambatnya penyaluran bantuan pangan, sementara pemerintah daerah bersikukuh bahwa prosedur penyaluran harus tetap dijalankan.
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) PPU, Iswan Padda, menyatakan bahwa penyaluran cadangan beras sebesar 60 ton tersebut harus melalui prosedur yang ketat, termasuk usulan resmi dari pemerintah desa atau kelurahan. Alasannya, bantuan pangan ini hanya diperuntukkan bagi kondisi darurat yang telah ditetapkan.
“Kami tidak bisa serta-merta menyalurkan beras begitu saja. Harus ada data yang valid tentang jumlah warga terdampak dan kebutuhan pangan mereka,” ujarnya, Senin (27/01/2025).
Pengamat sosial, Ahmad Yani, menilai bahwa prosedur penyaluran cadangan beras yang terlalu kaku dapat menghambat penanggulangan bencana.
“Dalam kondisi seperti ini, kecepatan penyaluran bantuan sangat penting. Prosedur yang terlalu rumit justru akan memperpanjang penderitaan masyarakat,” tambahnya.
Ahmad menyarankan agar pemerintah daerah lebih fleksibel dalam menerapkan prosedur penyaluran bantuan. Misalnya, dengan mempercepat proses verifikasi data atau melibatkan pihak ketiga seperti organisasi kemasyarakatan untuk membantu penyaluran bantuan.
Menanggapi hal tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk membantu warga yang terdampak bencana.
“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat penyaluran bantuan, namun tetap dengan memperhatikan prosedur yang ada,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sedang melakukan evaluasi terhadap prosedur penyaluran bantuan pangan. Ia akan mencari solusi terbaik agar bantuan bisa cepat sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. (CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
