Anggota DPRD PPU Minta Pemerintahan Baru Utamakan Kesejahteraan Masyarakat

Foto: Anggota DPRD PPU, pada saat ditemui di kantor DPRD PPU (Dok : CahayaBorneo/AJI)

PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyampaikan pesan dan harapan kepada pemerintahan PPU yang baru. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sebagai prioritas utama.

“Kami berharap agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang diambil,” ujarnya, Senin (3/3/2025).

Thohiron juga menyoroti pentingnya peningkatan lapangan pekerjaan di PPU. Ia berharap, di bawah kepemimpinan bupati yang baru, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. 

“Salah satu harapan besar kami adalah agar masyarakat PPU semakin mudah mendapatkan pekerjaan, Ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga,” katanya.

Selain lapangan pekerjaan, Thohiron juga menyoroti sektor pelayanan kesehatan. Ia menginginkan agar pelayanan kesehatan di PPU semakin mudah diakses dan berkualitas.

Pelayanan kesehatan yang prima adalah hak setiap warga negara, ia berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan,” harapnya.

Ketersediaan tempat tinggal yang layak juga menjadi perhatian utama Thohiron. Ia berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan hunian yang layak.

“Setiap keluarga berhak memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Pemda perlu berperan aktif dalam mewujudkan hal ini,” imbuhnya.

Thohiron menegaskan bahwa kepuasan masyarakat harus menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah. Jika kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi, pemerintah baru dapat mempertimbangkan kebijakan-kebijakan lain.

“Jika semua kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi dan mereka merasa puas, barulah pemerintah dapat menggulirkan kebijakan-kebijakan baru. Namun kebijakan tersebut harus tetap berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.

Thohiron juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ia berharap pemerintah daerah dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. (CB/AJI)

Tim Redaksi CahayaBorneo.com

Post ADS 1
Post ADS 1