PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mulai menerapkan langkah efisiensi anggaran dengan memangkas sejumlah kegiatan yang dinilai tidak mendesak. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Raup Muin menegaskan kebijakan tersebut penting agar belanja daerah benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Raup, hal ini merupakan bagian dari penataan ulang belanja daerah untuk memastikan anggaran difokuskan pada program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung.
“Pemerintah daerah sekarang sedang memilah mana kegiatan yang benar-benar mendesak. Ini adalah upaya agar anggaran kita lebih tepat sasaran dan efisien,” ujar Raup, Selasa (25/3/2025).
Ia menyebut, sejumlah pos anggaran seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan program yang bersifat administratif telah dipertimbangkan untuk ditunda atau dicoret sepenuhnya.
“Kita sudah duduk bersama dengan Pemda, dan disepakati bahwa kegiatan yang tidak punya urgensi tinggi akan dipangkas,” ujarnya.
Dampak efisiensi ini juga menyentuh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meskipun masih menunggu laporan final, Raup memperkirakan potensi penghematan anggaran sementara mencapai sekitar Rp200 juta dari total APBD murni 2025 yang mencapai Rp2,6 triliun.
“Perkiraan awalnya belum sampai Rp300 juta, masih di angka Rp200 juta. Nanti akan lebih jelas setelah seluruh data masuk,” jelasnya.
Kebijakan ini, lanjut Raup, mencerminkan komitmen Pemkab dan DPRD PPU dalam mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menambahkan bahwa hasil dari evaluasi anggaran ini akan dijadikan pijakan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2025.
“Yang utama sekarang adalah memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran benar-benar memberikan manfaat langsung, bukan hanya sekadar habis untuk operasional birokrasi,” pungkasnya. (ADV/DPRD/CB/DMS)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
