PENAJAM— Alih-alih memberlakukan denda ratusan ribu rupiah yang tertuang dalam peraturan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) kini melirik sanksi sosial sebagai solusi yang lebih humanis dan mendidik bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Usulan ini mencuat menyusul belum efektifnya penerapan denda Rp250.000 yang tertera di berbagai spanduk larangan di wilayah PPU.
Anggota DPRD PPU, Adjie Noval Endyar, mengungkapkan bahwa meskipun Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur sanksi denda, implementasinya di lapangan belum optimal. Menurutnya, besaran denda tersebut dianggap terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.
“Denda memang bisa memberikan efek jera, namun jika nominalnya terlalu besar, justru akan menjadi beban bagi masyarakat kecil. Terlebih lagi, pelanggaran terkadang terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan karena keterbatasan akses atau fasilitas pengelolaan sampah,” ujarnya pada Selasa (22/04).
Lebih lanjut, Adjie Noval menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU selama ini lebih memilih pendekatan edukatif melalui sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan sampah yang benar.
“Pertimbangan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi salah satu alasan belum diterapkannya sanksi denda secara tegas,” jelasnya.
Menyikapi kondisi tersebut, DPRD PPU mengusulkan alternatif sanksi yang dinilai lebih konstruktif, yaitu sanksi sosial. Bentuk sanksi ini dapat berupa kerja bakti membersihkan lingkungan selama beberapa waktu tertentu.
“Sanksi sosial ini lebih bersifat pembinaan. Pelanggar akan diminta untuk membersihkan lingkungan, yang secara tidak langsung akan mendidik mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan,” pungkasnya.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam meningkatkan kesadaran masyarakat PPU akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sambil tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dalam penegakan aturan. (ADV/CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo/AJI)
