PENAJAM— Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) 2025, Kepolisian Resor (Polres) Penajam Paser Utara (PPU) mengambil langkah proaktif dengan menggelar pertemuan silaturahmi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU serta perwakilan berbagai serikat pekerja di wilayahnya. Acara yang berlangsung hangat di Gazebo Polres PPU pada Selasa pagi (23/04) ini menandai komitmen bersama untuk menyambut Mayday dengan kegiatan yang konstruktif.
Dipimpin oleh Wakapolres PPU, Kompol Awan Kurnianto, dan didampingi Kasat Intelkam AKP Juwadi, forum ini menjadi wadah dialog penting antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, perwakilan pengusaha, dan suara para pekerja. Meskipun Kapolres PPU berhalangan hadir karena agenda lain, semangat kebersamaan tetap terasa kuat.
“Pertemuan ini adalah langkah awal untuk merancang kegiatan positif dalam rangka memperingati Mayday di PPU. Kami berharap, perayaan tahun ini dapat semakin mempererat tali silaturahmi antara pekerja dan pengusaha,” ungkap Kompol Awan. Rabu (23/4).
Kabar baik datang dari Kepala Disnakertrans PPU, Marjani, yang menginformasikan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi rencana unjuk rasa dari kalangan pekerja. Sebaliknya, inisiatif positif muncul dari serikat pekerja untuk menggelar aksi sosial dan pelestarian lingkungan, seperti bakti sosial dan penanaman pohon.
“Kami sangat mengapresiasi pilihan serikat pekerja untuk merayakan Hari Buruh dengan kegiatan yang membangun. Disnakertrans siap mendukung dan memfasilitasi setiap kebutuhan, serta menjadi jembatan mediasi jika ada permasalahan industrial,” tegas Marjani.
Diskusi dalam forum ini juga menyentuh isu krusial terkait kesejahteraan pekerja. Ketua DPC Kahutindo PPU, Dedi Saidi, menyoroti praktik beberapa pengusaha yang dinilai kurang memperhatikan hak-hak pekerja, termasuk keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan penerapan sistem kerja paruh waktu tanpa kejelasan status kontrak.
“Keberadaan serikat pekerja bukan untuk menakuti pengusaha, melainkan sebagai mitra pengontrol sosial yang memperjuangkan hak-hak pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Dedi dengan lugas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua APINDO PPU, Salehuddin S.E, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif kegiatan positif yang direncanakan. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah dan menginformasikan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) PPU tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 3.957.354, sambil menunggu petunjuk pelaksanaan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dari pemerintah pusat.
Masukan konstruktif juga disampaikan oleh Ketua SP Mandiri PT. WKP, yang mengusulkan agar para pengusaha diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi ketenagakerjaan, terutama terkait pentingnya jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Harapannya, kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan potensi konflik industrial dapat diminimalisir di masa mendatang.
“Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Disnakertrans PPU akan segera membentuk tim kepanitiaan yang bertugas mengoordinasikan rangkaian kegiatan Mayday. Agenda yang direncanakan meliputi aksi bersih-bersih pantai, penanaman pohon, dan kegiatan olahraga bersama, yang akan melibatkan partisipasi aktif dari unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan kepolisian,” ungkap Salehuddin
Pertemuan yang berlangsung hingga menjelang siang ini diakhiri dengan penegasan komitmen dari seluruh pihak yang hadir untuk menciptakan suasana peringatan Mayday yang damai, membawa manfaat positif, dan mempererat persatuan di seluruh elemen masyarakat PPU. (CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
