SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan keprihatinannya terkait tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pernyataan ini disampaikan dalam agenda Rapat Koordinasi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim pada Sabtu (10/5/2025).
Hamas, sapaan akrabnya, memaparkan bahwa data dari Simfoni PPA 2024 menunjukkan Kaltim mencatatkan 1.002 kasus kekerasan, dengan Samarinda dan Balikpapan sebagai wilayah yang mencatat angka tertinggi.
“Masih tinggi angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Kenapa? Karena jumlah penduduknya banyak,” katanya.
Meski demikian, Hamas menilai tingginya jumlah kasus yang terdata merupakan indikasi positif karena menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejadian kekerasan semakin tinggi, ditambah ketersediaan jalur pengaduan yang lebih baik.
Namun, perhatian khusus menurutnya perlu diberikan terhadap daerah 3T (Tertinggal, Terdalam, Terluar), yang mana angka kasus tercatat lebih rendah. Hal ini, lanjut Hamas, bukan berarti kasus tidak terjadi, melainkan karena akses untuk melapor dan keterbatasan infrastruktur yang menjadi kendala.
“Yang agak jauh, mungkin belum terungkap dan dilaporkan. Karena di sana lebih terbatas. Jadi memang beda geografisnya, kondisinya, jalannya. Itu perlu perlakuan khusus dari pemerintah,” ungkap Hamas.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Kementerian PPPA RI yang telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Fisik PPA untuk 7 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.
“Saya kira itu penting. Bagus aja, tinggal mekanismenya aja yang ditanyakan lebih lanjut,” tutupnya. (ADV/CB/NN)
Editor: Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0N
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
