Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

PENAJAM PASER UTARA

Polemik Program Pendidikan Gratis: Universitas Lokal di PPU Terancam Terpinggirkan

badge-check


					foto : Bupati PPU, Mudyat Noor (Dok : CahayaBorneo/AJI) Perbesar

foto : Bupati PPU, Mudyat Noor (Dok : CahayaBorneo/AJI)

PENAJAM— Sebuah pertanyaan besar muncul terkait implementasi program Pendidikan Gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Universitas Gunadarma (UG) Kampus Penajam, yang berlokasi strategis di Kelurahan Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), justru tidak termasuk dalam daftar penerima program yang bertujuan mulia ini.

Kondisi ini sontak memicu reaksi dari Bupati PPU, Mudyat Noor. Dalam sebuah langkah tak terduga, Mudyat secara terbuka meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mempertimbangkan kembali kebijakan mereka. Ia mengusulkan agar UG segera dimasukkan sebagai salah satu perguruan tinggi yang berhak menerima kucuran dana program Gratispol.

Alasan Mudyat cukup kuat, yakni sekitar 90 persen mahasiswa yang menimba ilmu di UG Kampus Penajam adalah putra-putri asli daerah PPU.

“Kami sangat berharap fakta ini menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Provinsi Kaltim di masa mendatang,” tegasnya pada Rabu (15/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Mudyat bahkan secara langsung mempertanyakan logika di balik pengecualian UG dari program Gratispol. Jawaban yang ia terima dari pihak Pemprov Kaltim cukup mengejutkan status UG yang dianggap hanya sebagai “cabang” menjadi batu sandungan.

“UG tidak bisa mendapatkan program Gratispol dari Pemprov Kaltim dengan alasan statusnya hanya cabang. Tentu saja, kami mempertanyakan alasan ini,” ungkapnya.

Meskipun berstatus cabang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan nasib UG. Mereka menyadari betul bahwa program Gratispol dapat menjadi jembatan emas bagi warga PPU yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki mimpi untuk meraih pendidikan tinggi.

“Kami sangat berharap semua ini menjadi bahan perenungan yang mendalam bagi Pemerintah Provinsi Kaltim,” pungkasnya. (ADV/CB/AJI)

 

Penulis : Aji Yudha

Editor   : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Ribuan THL di PPU Ajukan Diri Jadi PPPK Penuh Waktu Tanpa TPP, DPRD Soroti Penyesuaian Formasi

16 Juli 2025 - 20:55 WITA

Light Up The Dream: PLN dan Pemkab PPU Hadirkan Terang bagi Warga Kurang Mampu

16 Juli 2025 - 20:46 WITA

KONI PPU Targetkan Semua Cabor Ikut Pra Porprov 2025, Arpan: Minimal Masuk Peringkat Empat

16 Juli 2025 - 17:41 WITA

Danjen Kopassus Tinjau Lokasi Operasi di PPU, Pemerintah Daerah Dukung Pengembangan Strategis

16 Juli 2025 - 13:20 WITA

Satlantas Polres PPU Edukasi Pengendara Lewat Operasi Patuh Mahakam 2025

16 Juli 2025 - 13:10 WITA

Trending di PENAJAM PASER UTARA