Menu

Mode Gelap
Hujan Deras Sebabkan Banjir di Penajam, Ratusan Keluarga Mengungsi

Advertorial DPRD Kaltim

Temuan BPK soal Beasiswa Kaltim Tuntas, DPRD Desak Evaluasi Sebelum Gratispol Diluncurkan

badge-check


					Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras (Dok.Istimewa) Perbesar

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras (Dok.Istimewa)

SAMARINDA – Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) kembali disorot setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap sejumlah temuan dalam laporan terbarunya. Salah satunya, anggaran tak terserap hingga Rp3,5 miliar serta penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak sesuai kriteria.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, menyatakan bahwa temuan BPK tersebut harus menjadi momentum pembenahan sebelum Pemerintah Provinsi Kaltim mengganti BKT dengan program baru bernama Gratispol.

“Lebih mengkhawatirkan lagi, ada penerima beasiswa yang tidak sesuai dengan syarat program. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi menyangkut kredibilitas pengelolaan anggaran pendidikan,” kata Agus saat ditemui usai Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).

Meski Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Agus menilai capaian itu tak boleh membuat pemerintah lengah. Ia menyebut ada 27 temuan dan 63 rekomendasi yang diberikan BPK dan menekankan perlunya tindak lanjut konkret.

“Capaian WTP bukan berarti tanpa catatan. Justru ini jadi pengingat bahwa pengawasan harus lebih diperketat, termasuk oleh kami di DPRD,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh atas distribusi dana BKT. Bila terbukti ada kesalahan penyaluran, Agus mendesak agar dana tersebut dikembalikan.

“Akuntabilitas anggaran publik itu prinsip. Kalau dana salah sasaran, harus ada mekanisme koreksi yang tegas,” tegasnya.

Menjelang implementasi program Gratispol, Agus mengingatkan agar seluruh kekurangan dalam pelaksanaan BKT tidak terulang. Menurutnya, program baru itu harus dibangun dengan sistem yang lebih transparan dan selektif.

“Gratispol harus jadi titik balik. Jangan hanya ganti nama, tapi harus ganti cara kerja. Harus akurat dalam menjangkau pelajar yang benar-benar membutuhkan,” kata Agus.

Ia berharap program pendidikan berbasis anggaran besar seperti Gratispol benar-benar memberi manfaat dan tak menjadi celah bagi penyimpangan birokrasi. (ADV/CB/QLA)

Penulis : QLA

Editor   : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Legislator PKS Soroti Revitalisasi Pasar Klandasan: Jangan Gusur Pedagang Tanpa Solusi

5 Juni 2025 - 17:13 WITA

DPRD Kaltim Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Poros Belayan, Akses Vital Pedalaman Kukar

5 Juni 2025 - 16:08 WITA

DPRD Kaltim Dukung Pembangunan Kolam Retensi di Samarinda sebagai Solusi Banjir Berkelanjutan

5 Juni 2025 - 15:10 WITA

Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda, DPRD Minta Perhatian Khusus pada Pedagang dan Lingkungan

4 Juni 2025 - 17:00 WITA

Keterlambatan Insentif Guru Honorer Kaltim: Cermin Lemahnya Tata Kelola Data Pendidikan

4 Juni 2025 - 16:04 WITA

Trending di Advertorial DPRD Kaltim