SAMARINDA – Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman KA, menyoroti lambannya progres pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), dua wilayah yang disebutnya vital sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita tidak bisa hanya melihat ini sebagai kebutuhan lokal. Akses jalan di PPU dan Paser sangat krusial bagi mobilitas dan logistik menuju IKN,” ujar Abdurahman, Senin (26/5/2025).
Menurut dia, alokasi bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim untuk tahun anggaran 2025 memang mencapai lebih dari Rp 200 miliar, namun angka itu belum cukup menutup kebutuhan riil infrastruktur dasar.
“Kalau pembangunan di daerah penyangga lambat, otomatis perkembangan IKN juga terhambat. Maka bantuan keuangan harus ditingkatkan dan diarahkan ke titik-titik prioritas,” tegasnya.
Di Kabupaten Paser, hanya dua dari sepuluh ruas jalan yang berstatus provinsi. Sementara delapan lainnya yang membutuhkan peningkatan belum mendapat perhatian karena statusnya nonprovinsi. Total kebutuhan anggarannya, menurut data Dinas PU Paser, mencapai Rp 1,2 triliun.
Sementara di PPU, kualitas jalan pendekat Ambulu–Minung juga menjadi sorotan meski sempat ditingkatkan. “Kondisinya belum memadai dan butuh dukungan lanjutan dari provinsi,” ucapnya.
Abdurahman mendorong adanya kebijakan lintas kewenangan, termasuk kemungkinan perubahan status jalan agar masuk prioritas pembangunan. Jika belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, peningkatan skema bankeu dianggap sebagai solusi sementara.
“Ini bukan soal kepentingan daerah pemilihan semata, tapi kesiapan Kaltim sebagai penyangga ibu kota negara. Infrastruktur dasar seperti jalan tak boleh diabaikan,” pungkasnya. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
