SAMARINDA – Rencana Kementerian Kesehatan yang membuka peluang bagi dokter umum untuk melakukan operasi sesar di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), memantik kritik dari kalangan legislatif Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyebut kebijakan itu berisiko tinggi dan mengancam keselamatan pasien.
“Operasi sesar bukan tindakan medis sederhana. Diperlukan pendidikan spesialis yang memakan waktu bertahun-tahun. Jika dokter umum hanya diberi pelatihan singkat lalu diizinkan mengoperasi, siapa yang siap menanggung risiko komplikasi?” ujar Andi saat ditemui di Samarinda, Selasa, 27 Mei 2025.
Andi bukan sembarang pengkritik. Ia adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG) yang kini duduk sebagai legislator dari Partai Golkar. Menurutnya, rencana Kemenkes ini, meski lahir dari keprihatinan terhadap minimnya tenaga spesialis di daerah terpencil, justru berpotensi menciptakan krisis medis baru.
Ia mengingatkan, kompleksitas tindakan operasi sesar tak hanya soal kemampuan teknis, melainkan juga kesiapan fasilitas kesehatan. “Di banyak wilayah 3T, infrastruktur medis belum optimal. Tanpa alat dan dukungan yang memadai, potensi kegagalan akan makin besar, apalagi jika dilakukan oleh tenaga non-spesialis,” kata Andi.
Alih-alih mengorbankan standar profesi, Andi mengusulkan pendekatan jangka panjang: memperbanyak insentif bagi dokter spesialis agar bersedia ditugaskan di wilayah 3T. Tunjangan finansial, fasilitas perumahan, pendidikan anak, hingga dukungan logistik medis menjadi kunci keberhasilan skema tersebut.
“Kalau pemerintah menyediakan fasilitas dan insentif yang cukup, saya yakin banyak dokter spesialis yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil,” ujarnya.
Untuk solusi jangka pendek, Andi mengusulkan sistem rotasi dokter spesialis dari rumah sakit besar ke daerah-daerah yang kekurangan. Menurutnya, pola ini bisa menjaga mutu layanan tanpa menabrak etika dan kompetensi profesi.
Di luar soal operasi, ia juga menyoroti rendahnya pemanfaatan layanan USG yang sebenarnya sudah dijamin BPJS Kesehatan. Ia mendorong pemerintah memperluas edukasi kepada masyarakat bahwa pemeriksaan kehamilan bisa diakses tanpa biaya tambahan.
“Saya meminta Kementerian Kesehatan untuk tidak mengambil langkah tergesa-gesa dalam menetapkan kebijakan. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan,” tutupnya. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
