Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

Advertorial DPRD Kaltim

DPRD Kaltim Soroti Ketidakhadiran Kepala Bapenda dalam Rapat Perencanaan Anggaran 2026

badge-check


					foto: Suasana di dalam ruang rapat DPRD Kaltim (Dok. QLA) Perbesar

foto: Suasana di dalam ruang rapat DPRD Kaltim (Dok. QLA)

SAMARINDA – Komisi II DPRD Kalimantan Timur mulai memanaskan mesin perencanaan fiskal tahun 2026. Lewat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Rabu, (28/5/2025) mereka membahas prognosis Rancangan APBD 2026 serta R-APBD Perubahan 2025.

Rapat berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim dan dipimpin langsung Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle. Ia menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang dilakukan sejak dini agar perencanaan tidak asal jadi.

“Ini menjadi momen strategis untuk memetakan arah kebijakan fiskal daerah. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kita berisiko menyusun APBD dengan data yang kurang valid,” kata Sabaruddin usai rapat.

Namun, perhatian dalam forum itu tertuju pada ketidakhadiran Kepala Bapenda Kaltim. Komisi II menyayangkan absennya pejabat kunci dalam perencanaan pendapatan daerah tersebut, padahal diskusi membutuhkan klarifikasi langsung atas sejumlah data teknis.

“Kami menghargai kehadiran perwakilan, tapi tentu akan jauh lebih optimal jika kepala dinas hadir langsung agar diskusi lebih tajam dan komprehensif,” ujar Sabaruddin.

Menurutnya, penyusunan APBD bukan semata soal angka-angka dalam tabel, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar bermakna bagi masyarakat. “Peran aktif OPD itu kunci. Dari sinilah kita bisa mengukur efektivitas kebijakan dan memastikan APBD benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” tegasnya.

Komisi II berkomitmen untuk menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan mengharuskan Kepala Bapenda hadir secara langsung. Transparansi, kata Sabaruddin, harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahap penyusunan anggaran daerah.

“Kami akan kawal proses ini hingga tuntas. Tidak boleh ada celah bagi perencanaan yang serampangan,” ujarnya. (ADV/CB/QLA)

 

Penulis : QLA

Editor : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

 

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Samarinda dan Kukar Bersaing Ketat di Puncak Klasemen Sementara POPDA XVII Kaltim 2025

19 November 2025 - 11:58 WITA

PHI Gelar BASO IGA, Perkuat Kolaborasi dengan Media di Tengah Tantangan Migas

19 November 2025 - 11:24 WITA

Ajak Masyarakat Jadi Suporter, Disdikpora PPU: Mari Semangati Atlet Kita

14 November 2025 - 16:34 WITA

Brigif TP 85/BTC Terima Kunjungan Kerja Pangdam VI/Mlw, Bahas Penguatan Ketahanan Wilayah dan Pembinaan Satuan

12 November 2025 - 13:22 WITA

Pangdam VI/Mlw Hadiri Penanaman Perdana Padi Gogo oleh Brigif TP 85/BTC di Kutai Barat

12 November 2025 - 13:15 WITA

Trending di KALTIM