PENAJAM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menindaklanjuti 20 rekomendasi strategis yang telah disusun terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2024.
Dorongan ini merupakan bagian dari upaya DPRD dalam memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi perbaikan tata kelola pemerintahan.
Anggota DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut bukanlah sekadar evaluasi, melainkan hasil pembahasan kolektif dari berbagai fraksi. Ia menegaskan bahwa rekomendasi ini adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini adalah hasil kerja kolektif. Kami tidak sekadar memberi catatan, tapi juga menawarkan solusi. Kini saatnya pihak eksekutif, terutama organisasi perangkat daerah (OPD), meresponsnya dengan langkah konkret,” ujarnya pada Jumat (30/5/2025).
Sebanyak 20 rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD PPU mencakup berbagai sektor prioritas. Ini termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan layanan publik, pengelolaan aset daerah, hingga efisiensi penggunaan anggaran.
Wahid menambahkan bahwa DPRD berperan sebagai mitra evaluasi yang konstruktif bagi Pemda. Oleh karena itu, catatan dalam LKPJ harus dilihat sebagai upaya perbaikan bersama, bukan hanya pengawasan sepihak.
“Kami menyampaikan aspirasi rakyat melalui rekomendasi ini. Harapan kami, OPD segera menindaklanjutinya secara nyata. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif akan sangat menentukan arah pembangunan PPU ke depan,” tegasnya.
Langkah DPRD ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kebijakan, rekomendasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap administratif, tetapi menjadi pedoman untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan yang lebih berkelanjutan di PPU.
“Tantangan pembangunan daerah membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lembaga. Untuk itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersikap terbuka terhadap masukan demi terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ADV/CB/AJI)
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
