Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

Advertorial DPRD Kaltim

Subandi Minta BPBD Aktifkan Sistem Peringatan Dini Banjir dan Perkuat Sinergi Lintas Lembaga

badge-check


					foto: Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi. (Dok. CB/QLA) Perbesar

foto: Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi. (Dok. CB/QLA)

SAMARINDA – Curah hujan tinggi yang mengguyur Kota Samarinda dalam beberapa pekan terakhir memicu kekhawatiran baru akan potensi bencana alam. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyebut cuaca ekstrem memperberat upaya pengendalian banjir dan meningkatkan risiko longsor di sejumlah kawasan rawan.

“Kita tahu Pemkot sudah bekerja keras. Tapi curah hujan yang deras dan terus-menerus ini membuat beban penanganan makin berat. Ini masalah alam yang tidak bisa kita kendalikan,” kata Subandi, Minggu (1/6/2025).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, penanganan banjir di Samarinda kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ia mengingatkan, mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik, tapi juga membutuhkan kesiapsiagaan masyarakat.

“Bagi warga yang tinggal di lereng atau kawasan tebing, jangan sepelekan risiko. Banjir dan longsor bisa datang kapan saja, apalagi dalam kondisi seperti ini,” ujarnya.

Ia mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik provinsi maupun kota untuk segera mengaktifkan sistem peringatan dini terhadap potensi bencana, khususnya tanah longsor. Subandi menegaskan, informasi yang cepat dan akurat bisa menyelamatkan banyak nyawa.

“BPBD harus segera petakan titik rawan dan informasikan ke warga. Semakin cepat masyarakat tahu, semakin besar peluang kita mengurangi dampaknya,” katanya.

Selain itu, ia mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah, lembaga kebencanaan, dan masyarakat. Menurut dia, penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan butuh koordinasi lintas lembaga dan tingkat pemerintahan.

“Ini bukan cuma tanggung jawab Pemkot. Perlu peran Pemprov, DPRD, dan warga sendiri. Kalau kita saling menguatkan, upaya penanggulangan bisa lebih efektif,” ujar Subandi.

Dengan perubahan iklim yang makin nyata, ia menambahkan, kebijakan penanganan bencana ke depan mesti lebih terintegrasi dan berbasis data. “Kita tidak bisa terus reaktif. Saatnya membangun sistem mitigasi jangka panjang,” ucapnya. (ADV/CB/QLA)

 

Penulis : QLA

Editor : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Samarinda dan Kukar Bersaing Ketat di Puncak Klasemen Sementara POPDA XVII Kaltim 2025

19 November 2025 - 11:58 WITA

PHI Gelar BASO IGA, Perkuat Kolaborasi dengan Media di Tengah Tantangan Migas

19 November 2025 - 11:24 WITA

Ajak Masyarakat Jadi Suporter, Disdikpora PPU: Mari Semangati Atlet Kita

14 November 2025 - 16:34 WITA

Brigif TP 85/BTC Terima Kunjungan Kerja Pangdam VI/Mlw, Bahas Penguatan Ketahanan Wilayah dan Pembinaan Satuan

12 November 2025 - 13:22 WITA

Pangdam VI/Mlw Hadiri Penanaman Perdana Padi Gogo oleh Brigif TP 85/BTC di Kutai Barat

12 November 2025 - 13:15 WITA

Trending di KALTIM