SAMARINDA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menyatakan dua usulan rancangan peraturan daerah (raperda) belum bisa diproses lantaran belum dilengkapi dokumen pendukung yang memadai.
Kedua usulan tersebut mencakup raperda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin) dan Penataan Alur Sungai. Usulan itu disebut berasal dari beberapa pihak, termasuk Fraksi Golkar dan Komisi II DPRD Kaltim.
“Saya tidak melihat siapa yang mengusulkan, yang terpenting adalah kelengkapan dokumen. Itu syarat mutlak sebelum kami bisa proses lebih lanjut,” ujar Baharuddin Selasa (2/6/2025).
Menurut legislator PAN asal daerah pemilihan Kutai Kartanegara ini, Bapemperda hingga kini belum menerima naskah akademik maupun penjabaran urgensi dari kedua raperda tersebut. Padahal, dokumen tersebut merupakan syarat utama dalam tahapan harmonisasi dan evaluasi awal.
“Kami punya SOP yang harus dipatuhi. Kalau naskah akademik dan latar belakangnya belum ada, ya tidak bisa kami teruskan. Bukan karena kami menolak, tapi memang prosedurnya begitu,” katanya.
Baharuddin menegaskan, hak mengusulkan raperda terbuka bagi siapa saja di lingkungan DPRD, baik fraksi, komisi, gabungan lintas anggota, bahkan unsur eksternal seperti akademisi atau masyarakat sipil. Syaratnya, minimal tujuh anggota lintas fraksi bisa mengajukan bersama-sama.
“Yang penting prosedural. Kami di Bapemperda hanya memverifikasi aspek kelengkapan, bukan menilai substansi raperda,” kata dia.
Jika syarat administratif terpenuhi, lanjut Baharuddin, Bapemperda akan segera menyurati pimpinan DPRD Kaltim untuk menjadwalkan pembahasan dalam rapat paripurna. Di forum itulah kemudian ditentukan apakah raperda akan dibahas melalui panitia khusus (pansus), di tingkat komisi, atau langsung oleh Bapemperda.
Ia pun mendorong para pengusul untuk proaktif melengkapi dokumen, agar proses legislasi berjalan sesuai koridor hukum dan tidak memakan waktu terlalu lama.
“Naskah akademik bukan sekadar formalitas, itu fondasi utama untuk menilai urgensi dan efektivitas sebuah regulasi. Kalau ingin cepat, ya harus tertib sejak awal,” tegas Baharuddin. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
