SAMARINDA – Fragmentasi perencanaan pembangunan antarwilayah dan instansi pemerintahan masih menjadi persoalan mendasar di Kalimantan Timur. Di tengah tekanan fiskal yang diperkirakan turun dari Rp 21 triliun menjadi Rp 18 triliun, Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menekankan pentingnya penyelarasan program lintas lembaga agar anggaran terbatas bisa berdampak maksimal.
“Pola pembangunan kita saat ini masih banyak yang tidak terintegrasi. Padahal kalau rapat koordinasi digelar rutin sejak tahap perencanaan, potensi tumpang tindih bisa dihindari,” ujar Syarifatul, legislator dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang, Jumat (6/6/2025).
Ia menilai forum komunikasi antara Gubernur, Bappeda, Sekretaris Daerah, DPRD, dan kepala daerah kabupaten/kota perlu dijadikan agenda tetap dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.
“Kita bicara efisiensi anggaran, bukan hanya serapan. Ketika fiskal menurun, penyelarasan program bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegas anggota Komisi III DPRD Kaltim yang juga menjabat Bendahara Fraksi Golkar itu.
Syarifatul juga mengingatkan pentingnya partisipasi sektor swasta dalam menyukseskan program-program prioritas Pemprov Kaltim seperti Gratis Pol dan Jos Pol. Menurutnya, tanpa kolaborasi multipihak, program unggulan hanya akan menjadi proyek simbolik.
“Keberhasilan pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Swasta harus ikut ambil bagian, tidak cukup hanya mengandalkan dana publik,” katanya.
Dalam situasi anggaran yang kian ketat, pendekatan integratif dan kolaboratif, menurut dia, menjadi strategi paling realistis untuk memastikan pembangunan tetap berjalan efektif, merata, dan berdampak luas bagi masyarakat. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
