SAMARINDA — Anggota DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa penyusunan anggaran bukanlah tanggung jawab satu institusi saja, melainkan memerlukan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar perencanaan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Penyusunan prognosis anggaran adalah proses bertahap yang melibatkan banyak pihak. Baik anggaran murni maupun perubahan, semuanya memiliki tahapan dan target yang jelas. Idealnya, proses ini berjalan dari Mei hingga Agustus,” ujar Sabaruddin.
DPRD Kaltim akan melibatkan seluruh Komisi, dari I hingga IV, dalam proses perencanaan anggaran untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan. Komisi II sendiri tengah melakukan pengawasan aktif melalui hak dengar pendapat dengan mitra kerja terkait.
Namun, ketidakhadiran Kepala Bapenda menjadi catatan penting karena DPRD ingin menggali isu-isu strategis terkait optimalisasi pendapatan daerah secara langsung.
“Ini kesempatan penting untuk menggali informasi. Sayangnya, kepala Bapenda tidak hadir sehingga beberapa isu krusial belum dibahas secara mendalam,” ungkapnya.
Meski demikian, Sabaruddin memastikan rapat lanjutan akan diagendakan dengan harapan seluruh kepala OPD hadir membawa data lengkap dan akurat.
“Data yang detail dan valid sangat penting untuk menunjang fungsi pengawasan kami. Ini bukan hanya persoalan teknis, tapi tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat,” tegasnya.
Di akhir, Sabaruddin menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi DPRD Kaltim agar setiap rupiah APBD digunakan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama kami. Setiap rupiah APBD harus berdampak langsung bagi rakyat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (ADV/CB/NN)
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
