Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

Advertorial DPRD Kaltim

Sarkowi V Zahry Soroti Keterbatasan Kapasitas Sekolah Negeri dan Kesenjangan Akses Pendidikan di Kaltim

badge-check


					Foto: Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry (Dok. Istimewa) Perbesar

Foto: Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry (Dok. Istimewa)

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, mengingatkan bahwa keterbatasan kapasitas sekolah negeri menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan dalam akses pendidikan di daerah.

Menurut Sarkowi, setiap tahun jumlah pendaftar di sekolah negeri terus meningkat, menandakan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dikelola pemerintah. Namun, daya tampung yang terbatas membuat banyak calon siswa gagal diterima.

“Sekolah negeri jadi pilihan utama karena biayanya terjangkau dan dianggap lebih aman, tapi kapasitas yang terbatas menimbulkan persoalan serius,” jelas Sarkowi, Senin (16/6/2025).

Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti tantangan geografis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang luas dengan jarak antardesa yang berjauhan. Pendekatan pembangunan sekolah harus mempertimbangkan faktor ini agar pendidikan bisa tersebar merata.

“Lokasi strategis seperti Loa Tebu bisa dijadikan solusi karena mampu melayani beberapa desa sekaligus, tapi kendala pembebasan lahan harus segera diatasi melalui kerja sama lintas pemerintahan dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterbatasan akses ini berdampak pada banyak siswa yang terpaksa menunda sekolah karena tidak diterima di negeri, sementara biaya sekolah swasta dianggap memberatkan bagi keluarga kurang mampu.

“Masalah ini bukan hanya soal gedung sekolah, tapi menyangkut keadilan dalam hak memperoleh pendidikan,” tegas Sarkowi.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah dan mempercepat pembangunan sekolah di daerah yang benar-benar membutuhkan.

“Jika ingin mencerdaskan bangsa, akses pendidikan harus tersedia untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” pungkasnya. (ADV/CB/NN)

Editor: Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

H Baba Dorong Generasi Muda Kaltim Seimbangkan Karier Digital dan Pendidikan

20 Agustus 2025 - 00:31 WITA

DPRD Kaltim Minta BPJS dan Pemda Benahi Layanan JKN, Akibat Cakupan UHC Menurun

15 Agustus 2025 - 21:34 WITA

Agusriansyah Ridwan Dorong Generasi Muda Kaltim Meneladani Nilai Luhur Pemuda Pendahulu

15 Agustus 2025 - 00:18 WITA

Wakil Ketua DPRD Kaltim Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Tangani Narkoba demi Pembangunan SDM

14 Agustus 2025 - 16:19 WITA

Damayanti: Jangan Biarkan Anak Muda Terkubur dalam Gawai

13 Agustus 2025 - 16:52 WITA

Trending di Advertorial DPRD Kaltim