SAMARINDA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengkritik pemerintah provinsi terkait besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada APBD 2024 yang mencapai Rp2,597 triliun.
Ketua Fraksi PKB, Damayanti, menyebut angka tersebut sebagai indikasi lemahnya perencanaan dan implementasi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, yang berujung pada gagal terpenuhinya hak masyarakat.
“Silpa sebesar itu menunjukkan banyak program dan kegiatan yang mestinya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tidak terealisasi. Ini sangat disayangkan,” ujarnya, Selasa (17/6/2025).
Menurut Damayanti, anggaran yang mengendap tersebut mestinya dialokasikan untuk kebutuhan mendesak, khususnya dalam sektor pendidikan, seperti peningkatan fasilitas sekolah di seluruh daerah.
“Kalau perencanaan dan eksekusi lebih baik, dana sebesar ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Dia menegaskan pentingnya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola anggaran agar tidak terjadi pemborosan atau penghamburan dana publik di masa mendatang.
“Harus ada evaluasi mendalam supaya anggaran benar-benar terserap secara optimal, terutama untuk pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.
Damayanti juga mengingatkan bahwa masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan jika perencanaan anggaran tidak efektif.
“Kalau pola ini dibiarkan, masyarakat akan terus kehilangan hak mereka,” tegasnya. (ADV/CB/NN)
Editor: Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
