Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

Advertorial DPRD Kaltim

Muhammad Darlis Pattalongi Ingatkan Pentingnya Independensi Akademik di Tengah Program Gratispol

badge-check


					Foto:Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi (Dok. CahayaBorneo/QLA) Perbesar

Foto:Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi (Dok. CahayaBorneo/QLA)

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, menekankan pentingnya menjaga independensi akademik di tengah pelaksanaan program Gratispol (Gratis, Setara, Berkualitas) yang kini menyasar dunia perguruan tinggi di Kaltim.

Menurut legislator Komisi IV tersebut, meskipun program bantuan pendidikan dari Pemprov Kaltim ini menjadi langkah maju dalam mendorong pemerataan akses kuliah, institusi pendidikan tinggi tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai pusat nalar kritis dan kebebasan berpikir.

“Kampus adalah ruang dialektika yang seharusnya tetap kritis, bukan justru menjadi pasif hanya karena menerima dana dari pemerintah,” ujar Darlis saat ditemui pada Jumat (20/6/2025).

Ia menyampaikan bahwa rektorat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kebebasan akademik dan tidak tunduk pada intervensi eksternal yang bisa melemahkan peran kampus sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan.

Darlis juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam penyaluran dana Gratispol. Ia mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman sektor kesehatan, khususnya kasus keterlambatan pembayaran BPJS ke rumah sakit.

“Kita tidak ingin kejadian seperti itu terjadi dalam dunia pendidikan. Keterlambatan pencairan UKT dari pemerintah ke kampus akan sangat merugikan mahasiswa,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa Gratispol bukan program bantuan perorangan yang memerlukan pendaftaran individu. Semua proses dilakukan secara kolektif oleh pihak kampus dan diverifikasi langsung oleh pemerintah provinsi.

“Mahasiswa tidak perlu daftar sendiri. Sistem ini dibangun untuk efisiensi dan akuntabilitas, jadi kampus yang harus aktif memastikan data yang diajukan valid,” jelasnya.

Lebih lanjut, Darlis menekankan perlunya sinkronisasi antara jadwal pencairan anggaran dan kalender akademik, agar kegiatan belajar-mengajar tidak terganggu oleh kendala administratif.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk melihat Gratispol sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap pendidikan, namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip dasar dunia kampus.

“Program ini sangat positif, tapi jangan sampai kampus kehilangan ruhnya. Kebebasan berpikir, sikap kritis, dan otonomi akademik adalah fondasi yang tidak boleh ditawar,” tutupnya. (ADV/CB/NN)

Editor: Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0N

Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

H Baba Dorong Generasi Muda Kaltim Seimbangkan Karier Digital dan Pendidikan

20 Agustus 2025 - 00:31 WITA

DPRD Kaltim Minta BPJS dan Pemda Benahi Layanan JKN, Akibat Cakupan UHC Menurun

15 Agustus 2025 - 21:34 WITA

Agusriansyah Ridwan Dorong Generasi Muda Kaltim Meneladani Nilai Luhur Pemuda Pendahulu

15 Agustus 2025 - 00:18 WITA

Wakil Ketua DPRD Kaltim Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Tangani Narkoba demi Pembangunan SDM

14 Agustus 2025 - 16:19 WITA

Damayanti: Jangan Biarkan Anak Muda Terkubur dalam Gawai

13 Agustus 2025 - 16:52 WITA

Trending di Advertorial DPRD Kaltim