Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

Advertorial DPRD Kaltim

Sarkowi V Zahry Soroti Lambannya Penanganan Kasus Tambang Ilegal di KHDTK Unmul

badge-check


					Foto: Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry (Dok. Istimewa) Perbesar

Foto: Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry (Dok. Istimewa)

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyampaikan kekecewaannya atas belum adanya kejelasan hukum meski aparat penegak hukum sebelumnya menjanjikan penetapan tersangka dalam waktu dua pekan.

Hal itu disampaikan terkait lambannya penanganan kasus tambang ilegal di kawasan hutan pendidikan milik Universitas Mulawarman (Unmul) atau KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus).

“Kita sudah berikan waktu, aparat penegak hukum sudah kita panggil dalam forum resmi DPRD, bahkan berjanji ada penetapan tersangka. Tapi sampai hari ini, belum ada perkembangan yang jelas,” tegas Sarkowi kepada awak media, Jumat (20/6/2025).

Sarkowi menilai keterlambatan ini memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap keseriusan aparat dalam menangani kerusakan lingkungan dan perambahan kawasan hutan pendidikan. DPRD Kaltim akan menjadwalkan ulang Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memperkuat pengawasan dan mendorong percepatan proses hukum.

“Ini bukan perkara administratif biasa. Ini menyangkut masa depan pendidikan kehutanan di Kaltim. Kita akan panggil ulang semua pihak, termasuk Polda Kaltim, Gakkum KLHK, pihak Unmul, hingga aliansi pegiat lingkungan,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Ia menekankan pentingnya KHDTK Unmul sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di sektor kehutanan. Karena itu, segala bentuk eksploitasi ilegal yang mengancam kawasan ini harus diberantas secara tuntas.

“KHDTK bukan sekadar hutan. Itu aset pendidikan dan penelitian. Kalau kita abai, maka sama saja membiarkan masa depan generasi akademik kita rusak,” tandasnya.

Tak hanya menyoal hukum, Sarkowi juga mendorong pemerintah pusat untuk turun tangan memperkuat kelembagaan dan dukungan anggaran bagi pengelolaan KHDTK Unmul. Ia menilai pengawasan kawasan akan lebih efektif jika didukung fasilitas dan anggaran yang memadai.

“Kita tidak bisa berharap banyak jika tidak ada penguatan di level anggaran dan kelembagaan. Pemerintah pusat harus bantu. Jangan sampai kawasan strategis seperti ini dibiarkan tanpa perlindungan maksimal,” pungkasnya. (ADV/CB/NN)

Editor: Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0N

Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

H Baba Dorong Generasi Muda Kaltim Seimbangkan Karier Digital dan Pendidikan

20 Agustus 2025 - 00:31 WITA

DPRD Kaltim Minta BPJS dan Pemda Benahi Layanan JKN, Akibat Cakupan UHC Menurun

15 Agustus 2025 - 21:34 WITA

Agusriansyah Ridwan Dorong Generasi Muda Kaltim Meneladani Nilai Luhur Pemuda Pendahulu

15 Agustus 2025 - 00:18 WITA

Wakil Ketua DPRD Kaltim Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Tangani Narkoba demi Pembangunan SDM

14 Agustus 2025 - 16:19 WITA

Damayanti: Jangan Biarkan Anak Muda Terkubur dalam Gawai

13 Agustus 2025 - 16:52 WITA

Trending di Advertorial DPRD Kaltim