Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

Advertorial DPRD Kaltim

Pansus DPRD Kaltim Dorong Sinkronisasi RPJMD Agar Program Daerah Tidak Tumpang Tindih

badge-check


					Foto: Ketua Pansus RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah. (CahayaBorneo/QLA) Perbesar

Foto: Ketua Pansus RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah. (CahayaBorneo/QLA)

SAMARINDA — Efektivitas pelaksanaan program pembangunan menjadi fokus dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029.

DPRD Kaltim, melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, menegaskan perlunya sinkronisasi antara program provinsi dan kabupaten/kota agar hasil pembangunan berjalan merata.

Ketua Pansus RPJMD DPRD Kaltim, Sarifatul Sya’diah, menyampaikan pentingnya harmonisasi lintas wilayah agar program strategis tidak saling bertabrakan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Rapat ini sekaligus menjadi bagian dari kunjungan kerja anggota DPRD Kaltim ke daerah, dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait dalam pembahasan dokumen strategis lima tahunan tersebut.

Dalam presentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sejumlah indikator penting dipaparkan, mulai dari proyeksi ekonomi, potensi pendapatan daerah, hingga tantangan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

Salah satu fokus utama adalah evaluasi terhadap program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim seperti Gratispol dan Jospol. Program ini mencakup pendidikan gratis hingga jenjang S3, fasilitas BPJS tanpa biaya, bantuan untuk marbot, serta akses Wi-Fi gratis di wilayah publik.

Sarifatul menekankan bahwa meski program tersebut memberi dampak positif, validasi data dan koordinasi antarlembaga mutlak dilakukan agar anggaran yang dikucurkan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

“Contohnya BPJS gratis, di beberapa daerah itu sudah dicover oleh pemerintah kabupaten. Kalau kita tidak selaraskan, ini bisa jadi pemborosan anggaran,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini juga menambahkan bahwa pemerintah provinsi perlu lebih fokus pada sektor yang menjadi kewenangannya, seperti pendidikan menengah atas dan layanan publik skala regional.

“Dengan penyusunan RPJMD yang terarah dan terintegrasi, kami optimistis Kaltim mampu membangun fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dalam lima tahun mendatang,” pungkasnya. (ADV/CB/QLA)

 

 

 

 

Penulis : QLA

Editor   : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

H Baba Dorong Generasi Muda Kaltim Seimbangkan Karier Digital dan Pendidikan

20 Agustus 2025 - 00:31 WITA

DPRD Kaltim Minta BPJS dan Pemda Benahi Layanan JKN, Akibat Cakupan UHC Menurun

15 Agustus 2025 - 21:34 WITA

Agusriansyah Ridwan Dorong Generasi Muda Kaltim Meneladani Nilai Luhur Pemuda Pendahulu

15 Agustus 2025 - 00:18 WITA

Wakil Ketua DPRD Kaltim Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Tangani Narkoba demi Pembangunan SDM

14 Agustus 2025 - 16:19 WITA

Damayanti: Jangan Biarkan Anak Muda Terkubur dalam Gawai

13 Agustus 2025 - 16:52 WITA

Trending di Advertorial DPRD Kaltim