PENAJAM– Di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di depan mata, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) justru memilih untuk memfokuskan kekuatan pembangunannya dari unit terkecil masyarakat, yakni Rukun Tetangga (RT), melalui program dana stimulus hingga Rp100 juta per RT yang akan mulai diuji coba pada tahun 2025.
Langkah ini dipandang bukan sekadar program bantuan finansial biasa, melainkan sebuah babak baru dalam penerapan otonomi nyata di tingkat akar rumput.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengonfirmasi bahwa fase percontohan akan segera digulirkan di dua RT terpilih. Inisiatif ini menjadi sinyal kuat bahwa di tahun 2026, seluruh RT di Benuo Taka akan menjadi subjek sekaligus objek pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Agenda ambisius ini lahir dari sebuah visi strategis untuk menjaga keseimbangan. Ketika mega proyek IKN menyedot perhatian dan sumber daya, Pemkab PPU berupaya memastikan bahwa denyut nadi pembangunan lokal tidak hanya terpusat di kawasan strategis, tetapi meresap hingga ke lorong-lorong permukiman warga.
“Tujuannya jelas: menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton di tengah perubahan zaman yang masif,” ungkapnya pada Jumat (27/6/2025).
Skema pendanaan yang dirancang pun menunjukkan adanya pemikiran yang matang dan adaptif. Untuk RT yang berada di wilayah perdesaan, sumber dana akan diintegrasikan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Setiap pemerintah desa diwajibkan menyisihkan 15 persen dari ADD mereka untuk dialokasikan ke RT.
Sementara itu, RT yang berada di wilayah kelurahan akan mendapatkan porsi anggaran langsung dari APBD kabupaten, yang pengelolaannya dititipkan melalui mata anggaran di tingkat kecamatan.
Fleksibilitas menjadi kunci dari program ini. Angka Rp100 juta merupakan pagu maksimal, bukan harga mati yang akan diterima setiap RT.
“Anggarannya nanti bervariasi mulai dari Rp25 juta sampai Rp100 juta per RT,” jelas Mudyat Noor.
Ia bahkan membuka kemungkinan adanya RT yang bisa mendapatkan alokasi lebih dari Rp100 juta, sepenuhnya bergantung pada urgensi, skala kebutuhan, dan proposal program yang diajukan oleh warga setempat.
Pemberdayaan masyarakat mencapai puncaknya pada mekanisme pelaksanaan. Dana yang cair tidak akan berbentuk uang tunai, melainkan program dan kegiatan yang diusulkan, direncanakan, dan dikerjakan secara swakelola oleh warga RT itu sendiri. Baik itu untuk peningkatan jalan lingkungan, perbaikan drainase, pembangunan jalan tani, maupun program non-fisik lainnya, warga akan menjadi perencana sekaligus pelaksananya.
Dengan demikian, program ini lebih dari sekadar transfer anggaran; ini adalah sebuah investasi kepercayaan dari pemerintah kepada warganya. Pemkab PPU bahkan siap memberikan dukungan teknis melalui alat berat dari UPT PU Kecamatan untuk proyek fisik yang membutuhkan.
“Inisiatif ini diharapkan tidak hanya mewujudkan pemerataan pembangunan secara fisik, tetapi juga membangun modal sosial, gotong royong, dan rasa memiliki yang lebih kuat di setiap sudut PPU. (ADV/CB/AJI)
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
