BALIKPAPAN – Kesenjangan antara kapasitas SMA/SMK negeri dan jumlah lulusan SMP di Balikpapan mendorong dorongan agar pemerintah provinsi segera menyiapkan subsidi bagi sekolah swasta. Hal ini diungkap Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, untuk menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh pelajar.
Menurut Damayanti, lebih dari 49 persen lulusan SMP di Balikpapan tidak memperoleh tempat di sekolah negeri, sehingga harus menempuh pendidikan di sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi.
“Negara tidak boleh abai. Jika sekolah negeri tak mampu menampung, maka pemerintah harus hadir di sekolah swasta lewat subsidi atau insentif biaya,” ucap Damayanti.
Damayanti, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Balikpapan, menilai ketimpangan ini bukan masalah baru. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi siklus tahunan yang merugikan keluarga berpenghasilan rendah.
Selain subsidi, ia juga mendorong pemerintah mencari opsi jangka panjang, seperti pembangunan unit sekolah baru. Namun, ia menyadari keterbatasan lahan di Balikpapan menjadi tantangan serius.
“Lahan di Balikpapan itu sudah padat. Kalau pun membangun sekolah baru, harus cermat memilih lokasi, utamanya milik pemprov yang belum termanfaatkan,” katanya.
Sebagai alternatif, ia menyarankan pendekatan vertikal dalam pembangunan gedung sekolah. Menurutnya, pengembangan bertingkat bisa menjadi solusi realistis di kawasan urban yang minim lahan.
“Bila perlu, tambah lantai sekolah. Tapi ini tentu butuh perencanaan teknis matang agar aman dan fungsional,” pungkasnya. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
