PENAJAM – Sebanyak 1.798 Tenaga Harian Lepas (THL) di Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan kesediaan mereka untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu tanpa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Aspirasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Selasa, 15 Juli 2025.
Para THL menaruh harapan besar bahwa dalam periode kepemimpinan Bupati Mudyat Noor dan Wakil Bupati Abdul Waris Muin (2025–2030), seluruh THL akan memiliki status sebagai PPPK penuh waktu.
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menilai bahwa keinginan para THL sangat mungkin terwujud di masa mendatang. Namun, ia menekankan pentingnya penyesuaian pengangkatan PPPK dengan kebutuhan formasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini untuk menghindari potensi ketimpangan, termasuk kelebihan pegawai.
“Keinginan mereka agar seluruh THL diangkat menjadi PPPK penuh waktu dalam satu periode (2025–2030) itu tuntas. DPRD tentu setuju dengan itu. Namun, ini bukan sekadar persoalan ada atau tidaknya anggaran untuk mengakomodasi, melainkan terkait kebutuhan dari OPD itu sendiri,” jelasnya pada Rabu (16/7/2025).
Ia menambahkan bahwa pengangkatan PPPK bukanlah masalah sederhana karena harus mematuhi administrasi dan peraturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Apabila nanti semua diakomodasi tapi tidak ada pekerjaan yang dibutuhkan, itu bisa merepotkan,” tambahnya.
Thohiron juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengakomodasi para THL, termasuk melalui pengangkatan PPPK paruh waktu. Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada THL untuk diangkat melalui jalur R3, yaitu tahapan rekrutmen bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Sebenarnya pemerintah daerah sudah banyak mengakomodasi para THL, terutama saat larangan merekrut THL muncul. Kebijakan itu sempat menimbulkan gejolak, sehingga disikapi dengan adanya jalur R3 yang awalnya tidak ada,” bebernya.
Sebagai tindak lanjut dari RDP ini, DPRD PPU berencana untuk mendiskusikan aspirasi para THL bersama pemerintah daerah. Thohiron menyayangkan tidak hadirnya dinas terkait dalam RDP tersebut. (CB/AJI
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
