SAMARINDA – Program Sekolah Rakyat yang akan digelar di Samarinda tengah mendapat sorotan DPRD Kaltim terkait kesiapan fasilitas yang dinilai masih belum memadai.
Anggota DPRD, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa keterlambatan penyediaan sarana seperti kasur, meja, dan perlengkapan belajar berisiko membuat pemerintah pusat mempertimbangkan pemindahan program ke daerah lain.
“Sampai pertengahan Juli, gedung BPMP yang jadi lokasi program belum siap. Fasilitas utama untuk kegiatan belajar dan tempat tinggal peserta masih belum tersedia,” ungkap Darlis, Kamis (17/07/2025).
Darlis mengingatkan bahwa kepercayaan pemerintah pusat kepada Samarinda sebagai tuan rumah program ini harus dijawab dengan kerja cepat dan serius. Apalagi Sekolah Rakyat sepenuhnya dibiayai APBN dan pembinaannya dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial.
“Kalau kita gagal menyiapkan fasilitas, kesempatan ini bisa diambil oleh daerah lain yang lebih siap. Padahal ini program gratis dan sangat bermanfaat,” tambahnya.
Politisi ini juga menyoroti lambatnya renovasi gedung, di mana vendor pelaksana baru mulai bekerja minggu depan, padahal pelaksanaan sudah dekat.
“Tanggung jawab pelaksanaan bukan hanya di Dinas Sosial saja. Semua unsur pemerintah provinsi dan kota harus terlibat agar program ini bisa berjalan tepat waktu,” tegas Darlis.
Dalam waktu dekat, DPRD akan menggelar rapat evaluasi dengan Dinas Sosial dan pihak terkait untuk memastikan kesiapan pelaksanaan.
“Kami ingin memastikan fasilitas benar-benar siap sebelum program dimulai. Jangan sampai tanggal 14 Juli nanti fasilitas belum memadai, ini akan jadi preseden buruk,” pungkasnya. (ADV/CB/NN)
Editor: Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
