Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

PENAJAM PASER UTARA

Distribusi Air Bersih Buruk, Komisi III DPRD PPU Tuntut Aksi Cepat Pemerintah

badge-check


					Foto: Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Adla Dewata (Dok. Istimewa) Perbesar

Foto: Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Adla Dewata (Dok. Istimewa)

PENAJAM — Komitmen Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam mengawal aspirasi masyarakat terus ditunjukkan, terutama dalam sektor infrastruktur dan pelayanan publik. Salah satu anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Adla Dewata, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang sampai saat ini belum merata.

Selama beberapa bulan terakhir, Komisi III menerima banyak keluhan dan aspirasi dari masyarakat secara langsung, terutama mengenai tiga persoalan utama: akses air bersih di daerah terpencil, keterbatasan armada pemadam kebakaran, serta kurangnya fasilitas parkir resmi di area pelabuhan rakyat.

Masalah distribusi air bersih menjadi salah satu perhatian serius. Adla menekankan bahwa sejumlah wilayah di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Babulu, termasuk Kelurahan Sotek dan sekitarnya, sampai sekarang belum memperoleh layanan air bersih yang layak dari PDAM. Kondisi ini membuat warga bergantung pada sumur bor, air hujan, dan embung darurat yang kerap tidak mencukupi, khususnya saat musim kemarau.

“Distribusi air bersih masih jadi PR besar. Ini bukan kebutuhan sekunder, tapi kebutuhan pokok yang seharusnya dipenuhi pemerintah,” ujar Adla saat ditemui usai rapat koordinasi lintas komisi, Kamis (24/7).

Adla menyatakan pentingnya pembangunan infrastruktur perpipaan yang lebih kuat dan menyeluruh, bukan hanya bertumpu pada solusi jangka pendek seperti embung atau tandon. Ia juga mendorong PDAM bersama instansi teknis terkait untuk melakukan pemetaan ulang terhadap wilayah-wilayah yang belum mendapatkan layanan air bersih.

“Selama ini masyarakat kita hanya mengandalkan hujan atau sumur dangkal, ini tidak ideal. Pemerintah harus hadir dan menjamin hak mereka atas air bersih,” tegasnya. (*)

Editor     : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

MTQ ke-46 Penajam Resmi Dibuka, Sekda PPU Ajak Masyarakat Amalkan Nilai Al-Qur’an

6 November 2025 - 18:39 WITA

Polres PPU Sosialisasikan Penerimaan Siswa Baru SMA Kemala Taruna Bhayangkara 2026/2027

6 November 2025 - 18:35 WITA

Pasca Longsor Maut Proyek RDMP, Bupati PPU Desak PT SILOG Terapkan K3 Ketat

6 November 2025 - 18:21 WITA

Program Makanan Bergizi Gratis Mandiri PPU Batal, Kekhawatiran Tumpang Tindih Jadi Alasan

6 November 2025 - 10:44 WITA

Menuju Gerbang Nusantara, Pemkab PPU Gelar Forum Satu Data Indonesia

6 November 2025 - 09:55 WITA

Trending di PENAJAM PASER UTARA