SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah meluncurkan program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Namun di balik janji akses tanpa biaya, ribuan warga di wilayah pedalaman ternyata belum mengetahui bahwa hak tersebut sudah dapat mereka klaim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengungkapkan bahwa kesenjangan informasi menjadi hambatan utama pemerataan layanan kesehatan hingga ke pelosok daerah.
“Programnya sudah bagus dan berjalan, tapi pertanyaannya, siapa yang tahu? Di banyak daerah, warga bahkan tidak tahu mereka berhak dilayani secara gratis,” ujar Agus.
Agus menilai persoalan layanan publik bukan hanya soal anggaran atau regulasi, melainkan komunikasi yang belum efektif. Jika warga tidak mengetahui haknya, maka layanan sehebat apa pun akan menjadi formalitas birokrasi semata.
Ia menyoroti lemahnya sosialisasi di wilayah seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan pedalaman Berau. Sosialisasi yang cenderung terpusat di perkotaan membuat program ini tidak dikenal oleh masyarakat di hulu kampung.
“Pemerintah harus aktif menggandeng media lokal, tokoh adat, dan jaringan desa agar informasi ini sampai. Jangan hanya mengandalkan baliho dan postingan media sosial,” katanya.
Agus menutup dengan menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk terus mendorong program pelayanan publik yang benar-benar menyentuh masyarakat bawah.
“Jangan sampai ada warga yang menderita karena tidak tahu bahwa pemerintah sudah menyediakan bantuan. Hak warga harus dijemput, bukan ditunggu,” pungkasnya. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
