Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

ADVERTORIAL KOMINFO PPU

Wabup PPU Jelaskan Transparansi Penanganan Guru Honorer, Minta Tidak Ada Lagi Demo

badge-check


					Foto: Wabup PPU, Abdul Waris Muin (Dok: CahayaBorneo/AJI) Perbesar

Foto: Wabup PPU, Abdul Waris Muin (Dok: CahayaBorneo/AJI)

PENAJAM — Menindaklanjuti permasalahan guru honorer terkait tidak adanya kejelasan persoalan tenaga honorer R3 dan R4, hal ini menjadi pemicu terjadinya demonstrasi yang dilaksanakan oleh Persatuan Guru Honorer Penajam Paser Utara (PPU).

Baru-baru ini, ratusan guru honorer mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, yang kemudian dilanjutkan dengan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meminta kejelasan yang pasti.

Wakil Bupati (Wabup) PPU, Abdul Waris Muin, menjelaskan bahwa sudah beberapa kali guru honorer tersebut mendatangi Pemkab dan DPRD. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, juga telah menjelaskan situasi yang ada.

“Tetapi dengan kalian melakukan demo menuntut hak-hak, itu memang hak kalian semua. Tapi apakah kalian tidak sabar menunggu ini? Kami dari pemerintah juga tidak ingin melihat honorer-honorer yang sudah 10 sampai 15 tahun tidak diterima. Tapi adakah solusi dengan kalian melakukan demo seperti ini?” tegasnya pada Senin (11/8/2025).

Hal ini justru memperlihatkan bahwa Pemkab PPU seakan tidak bisa menyelesaikan permasalahan dan tidak memberikan solusi, padahal segala sesuatu yang dikerjakan bersifat transparan.

Untuk itu, Wabup PPU meminta agar tidak ada lagi demo, sehingga permasalahan ini bisa secepatnya diselesaikan tanpa munculnya permasalahan lain.

“Kalau masih ada demo lagi, saya akan membuat perhitungan kepada Bupati PPU. Tuntutan apa lagi yang saudara inginkan, padahal sudah dijelaskan ada 1.194 yang tersisa,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia meminta para guru honorer untuk percaya kepada Pemkab PPU dalam menyelesaikan permasalahan ini secepatnya.

“Tapi apakah saudara yakin kalau legalitas ijazah cuma SMA mau diangkat separuh waktu? Yang ada tidak sesuai dengan regulasi,” pungkasnya. (ADV/CB/AJI)

 

Reporter   : Aji Yudha

Editor        : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Wakil Bupati Abdul Waris Mu’in Kukuhkan Paskibraka PPU 2025 dan Sampaikan Pesan Bupati Menjelang HUT RI ke-80

16 Agustus 2025 - 12:45 WITA

Pimpin Rakor, Bupati PPU Ajak SKPD Aktif Cari Sumber Dana Pembangunan di Luar APBD

16 Agustus 2025 - 11:44 WITA

Tersangka Kasus Korupsi Pengelolaan Hotel Penajam Suite Ditahan

16 Agustus 2025 - 11:16 WITA

PPU Bangun IPA Baru di Waru, Target 500 KK Terdampak

16 Agustus 2025 - 11:10 WITA

Dari Hobi Jadi Cuan, Fotografer Street Penajam Raup Ratusan Ribu Sehari

15 Agustus 2025 - 19:13 WITA

Trending di LIFESTYLE