SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, menanggapi persoalan banjir yang masih menjadi masalah serius di sejumlah wilayah, termasuk Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda, dan Balikpapan.
Menurut Husni, banjir bukan sekadar persoalan teknis seperti drainase, tetapi merupakan masalah kompleks yang membutuhkan penanganan menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk tata ruang dan pengelolaan lingkungan.
“Banjir yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa penanganannya belum optimal. Ini persoalan multidimensi yang perlu sinergi semua pihak, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Husni.
Politisi yang akrab disapa Ayub ini mengungkapkan DPRD Kaltim akan mengajak DPRD dari daerah terdampak untuk bersama-sama mengevaluasi tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam sebagai langkah strategis mengurangi risiko banjir.
“Pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk pengawasan ketat terhadap kegiatan penambangan, sangat penting. Kegiatan penambangan ilegal harus menjadi perhatian utama karena berpotensi merusak lingkungan dan memperparah banjir,” tegasnya.
Husni juga mengingatkan bahwa aktivitas manusia, khususnya eksploitasi alam yang tidak berkelanjutan, turut berkontribusi terhadap peningkatan risiko banjir.
“Kita harus pastikan kegiatan penambangan legal berjalan sesuai aturan lingkungan, sementara penambangan ilegal harus ditindak tegas agar tidak merusak ekosistem dan menambah beban banjir,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal pengelolaan lingkungan demi terciptanya kondisi wilayah yang lebih aman dari bencana banjir. (ADV/CB/NN)
Editor: Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0N
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
