PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) segera meluncurkan program Kartu Penajam Cerdas (KPC). Bantuan ini dirancang khusus agar tidak tumpang tindih dengan program bantuan pendidikan lainnya, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah pusat maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Program ini merupakan salah satu upaya Pemkab PPU untuk memastikan bantuan pendidikan tersebar merata dan menjangkau lebih banyak pelajar yang membutuhkan.
Skema penyaluran bantuan telah dipikirkan matang agar efektif dan tepat sasaran. Bupati PPU, Hamdani Mudyat Noor, menegaskan pentingnya sinkronisasi program ini dengan program yang sudah ada.
“Jangan sampai penyaluran bantuan melalui KPC ini berbenturan dengan KIP dari APBN dan jangan sampai berbenturan juga dengan BOSDA,” ungkap Mudyat Noor pada Kamis (28/8/2025).
Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan sistem yang terkoordinasi dengan baik.
Pada tahap awal, bantuan KPC akan menyasar siswa baru, yakni pelajar kelas 1 Sekolah Dasar (SD) dan kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Target awal penerima bantuan ini diperkirakan mencapai 6.000 siswa di seluruh PPU. Fokus pada jenjang awal ini diharapkan dapat membantu meringankan beban orang tua di masa-masa penting awal pendidikan anak.
Berbeda dengan program lain yang kerap memberikan bantuan dalam bentuk barang, KPC memilih untuk menyalurkannya dalam bentuk uang tunai. Mudyat menjelaskan bahwa bantuan ini berupa dana tunai sebesar Rp600.000 per tahun untuk setiap siswa.
“Kalau bantuan berupa seragam gratis, justru akan menjadi masalah bagi kami. Maka dari itu, kami akan salurkan bantuan ini berupa dana tunai,” jelas Mudyat Noor.
Dana ini bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk membeli berbagai keperluan sekolah. Uang tersebut dapat digunakan untuk membeli sepatu, tas, seragam, atau perlengkapan sekolah lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Keputusan untuk menyalurkan dana tunai ini memberikan fleksibilitas bagi keluarga penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Andi Singkerru, berharap program ini dapat terus ditingkatkan cakupannya di tahun-tahun mendatang. Sebagai sektor utama dalam pendidikan, Disdikpora berkomitmen untuk mengawasi implementasi program ini.
“Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan tidak ada sekolah yang membebani siswa atau orang tua dengan pungutan yang tidak perlu,” terang Andi Singkerru.
Bupati Mudyat juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran pendidikan di PPU. Ia menekankan agar tidak ada pungutan liar yang membebani siswa.
“Kami akan siap mengawasi sejumlah sekolah yang melakukan pungutan liar, yang membuat siswa terbebani,” tegas Mudyat Noor.
Penegasan ini mengindikasikan bahwa Pemkab PPU tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap praktik ilegal yang merugikan siswa dan orang tua. (ADVDisdikpora/CB/AJI)
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
