PENAJAM – Ketika banyak daerah harus menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi anggaran, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) justru memilih untuk tidak berhenti melangkah. Di bawah kepemimpinan Bupati Mudyat Noor, keterbatasan fiskal bukan menjadi penghalang, melainkan pemicu lahirnya inovasi pembangunan.
Melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif yang ia gagas dengan nama “Mudyatnomics”, PPU berhasil menjaga ritme pembangunan dan terus memperkuat perannya sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pada 24 Juli 2025, Mudyat Noor bertemu langsung dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Jakarta. Pertemuan itu menandai langkah penting dalam penyusunan Masterplan PPU yang diselaraskan dengan arah pembangunan IKN.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. PPU harus punya arah pembangunan yang jelas, berbasis data dan indikator yang terukur,” kata Rachmat Pambudy dalam pertemuan itu.
Ia menegaskan, kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci agar daerah penyangga IKN tidak tertinggal dari pusat pemerintahan baru Indonesia tersebut.
Dari hasil audiensi, Bappenas menyatakan dukungan terhadap sejumlah agenda besar, mulai dari pengembangan kota pintar, ekonomi hijau berbasis potensi lokal, hingga pariwisata pendukung IKN. Tak hanya itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) lokal juga menjadi perhatian serius, sejalan dengan prioritas Bupati Mudyat Noor.
“SDM adalah fondasi. Kita tidak mau hanya jadi penonton dalam pembangunan IKN. Anak-anak muda PPU harus jadi pelaku utama,” tegas Mudyat dalam berbagai kesempatan.
Langkah konkret lainnya tampak ketika Mudyat melakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, pada 4 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, ia membawa sejumlah persoalan nyata yang dihadapi dunia pendidikan di PPU, di antaranya keterbatasan ruang kelas, fasilitas belajar yang belum memadai, serta distribusi guru yang belum merata antardaerah.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap sarana pendidikan di PPU, terutama di wilayah terpencil,” ujar Mudyat.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai bagian dari penguatan mutu pendidikan. “Kami siap bersinergi dengan Kemendikbudristek agar anak-anak PPU mendapat pendidikan yang layak dan setara secara nasional,” tambahnya.
Upaya itu menandakan keseriusan Pemkab PPU dalam menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan manusia—bukan hanya membangun gedung, tetapi membangun masa depan generasi daerah.
Dari Sawit ke Swasembada: Kepemimpinan Nasional dari Daerah
Di luar urusan internal daerah, Mudyat Noor juga aktif memperjuangkan kepentingan nasional melalui perannya di Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI). Pada 29 Agustus 2025, ia memimpin langsung rombongan AKPSI bertemu dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta.
Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk pemanfaatan lahan sawit untuk peternakan dalam rangka menuju swasembada pangan hewani. Selain itu, Mudyat juga dipercaya sebagai Ketua Panitia Hari Sawit Nasional 2025, yang akan dihadiri langsung oleh Presiden RI.
“Ini bukan sekadar seremoni. Ini momentum menunjukkan bahwa sawit bukan musuh lingkungan, tetapi penopang ketahanan pangan dan energi nasional,” tegas Mudyat penuh semangat.
Bagi Mudyat Noor, efisiensi bukan berarti mengerem pembangunan. Justru sebaliknya, efisiensi dijadikan sarana untuk mempercepat perubahan melalui alokasi anggaran yang lebih produktif. Filosofi inilah yang disebutnya efisiensi produktif.
Konsep itu sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang pernah mencontohkan Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan, yang berhasil memangkas biaya perjalanan dinas dan rapat untuk dialihkan menjadi pembangunan bendungan serta irigasi bagi ribuan hektare sawah.
Di PPU, semangat yang sama kini diterapkan. “Setiap rupiah harus punya manfaat langsung bagi masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun ketahanan pangan,” ujar Mudyat.
Dengan pendekatan seperti itu, Pemkab PPU tetap bisa bergerak di tengah keterbatasan fiskal. Bupati Mudyat terus membangun jejaring lintas kementerian dan lembaga pusat, menjemput bola untuk mendapatkan dukungan nyata dari pemerintah pusat.
“Kita tidak menunggu bantuan datang. Kita datang dengan konsep dan data. Itu yang membuat pusat percaya dan mendukung,” ungkapnya.
Dari sinilah lahir istilah “Mudyatnomics”—bukan teori ekonomi, melainkan filosofi kepemimpinan yang memadukan kolaborasi, efisiensi, dan keberanian bertindak di tengah tekanan fiskal.
Dalam konteks transformasi besar-besaran di Kalimantan Timur akibat pembangunan IKN, Mudyatnomics menjadi cara bagi PPU untuk tetap relevan dan kompetitif. Prinsipnya sederhana: bekerja dengan cerdas, bergerak dengan cepat, dan membangun dengan semangat gotong royong.
“Bagi kami, efisiensi bukan alasan berhenti membangun. Justru ini ujian sejauh mana kita bisa berinovasi untuk rakyat,” ujar Mudyat dengan nada optimistis.
Kini, ketika banyak daerah memilih menahan belanja karena keterbatasan fiskal, PPU justru bergerak maju. Melalui strategi Mudyatnomics, daerah kecil di pesisir Kalimantan ini menjelma menjadi contoh bagaimana efisiensi bisa menjadi energi pembangunan—energi yang lahir bukan dari anggaran besar, tetapi dari semangat besar untuk terus bergerak. (CB/Rilis)
Penulis : Subur Priono, S.I.Kom (Humas Setkab PPU)
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
