PENAJAM – Wacana perombakan dan penyegaran birokrasi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terpaksa tertunda. Pelaksanaan job fit atau uji kesesuaian jabatan bagi pejabat eselon II setingkat kepala dinas (Kadis) yang direncanakan bergulir pada awal 2025 harus ditunda karena Pemkab PPU masih menanti restu resmi dari pemerintah pusat. Penundaan ini menjadi sorotan lantaran proses pengisian jabatan strategis terancam mandek.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Ainie, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai pembina dan pengarah utama, belum menerbitkan surat rekomendasi pelaksanaan job fit.
“Sekitar dua bulan yang lalu kami telah mengajukan surat kepada Kemendagri, tetapi belum ada jawaban,” jelasnya pada Selasa (21/10/2025).
Padahal, kebutuhan akan pejabat definitif semakin mendesak. Saat ini tercatat setidaknya tiga jabatan eselon II vital di lingkungan Pemkab PPU berstatus kosong dan hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Ketiga instansi tersebut adalah BKPSDM sendiri, Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Kekosongan ini tentu berpotensi mengganggu optimalisasi pelayanan publik di sektor-sektor kunci.
Situasi semakin diperparah dengan bertambahnya satu lagi kursi Kadis yang lowong pada tahun ini. Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) turut mengalami kekosongan setelah pejabat sebelumnya memasuki masa purnabakti.
“Dengan bertambahnya daftar kekosongan, total posisi Kadis yang kini belum terisi secara definitif di PPU menjadi empat,” ujarnya.
Pemkab PPU menegaskan bahwa pelaksanaan job fit sangat penting. Proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen vital untuk memastikan penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi, rekam jejak, dan kinerja yang dibutuhkan—khususnya untuk menjaga roda pemerintahan berjalan optimal. Dengan penempatan yang tepat, diharapkan output dan efisiensi kerja dinas dapat meningkat secara signifikan.
“Langkah yang bisa diambil hanyalah bersabar menunggu terbitnya surat rekomendasi dan penugasan tim asesor dari Kemendagri,” terangnya.
Ketidakpastian jadwal pun masih menyelimuti. Ia menyebut, pihaknya masih menunggu tim asesor dari Kemendagri sehingga belum bisa dipastikan kapan pelaksanaannya. (CB/AJI)
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
