Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

PENAJAM PASER UTARA

Pemkab PPU Bahas Kebijakan Fiskal Afirmatif Bersama Kemenkeu untuk Dukung Pembangunan IKN

badge-check


					Foto: Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Askolani, usai melaksanakan audiensi membahas kebijakan fiskal afirmatif bagi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). (Dok. Humas PPU) Perbesar

Foto: Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Askolani, usai melaksanakan audiensi membahas kebijakan fiskal afirmatif bagi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). (Dok. Humas PPU)

JAKARTA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, melaksanakan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Askolani, di Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Selasa (4/11/2025).
Pertemuan tersebut membahas usulan kebijakan fiskal afirmatif bagi Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan wilayah strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam kesempatan itu, Bupati Mudyat Noor menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara membawa dampak signifikan bagi daerah sekitar, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi salah satu daerah penyangga utama.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk melanjutkan usulan kebijakan fiskal bagi daerah penyangga IKN guna mendukung kesiapan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kapasitas fiskal daerah.

“Kabupaten Penajam Paser Utara memerlukan dukungan fiskal yang proporsional agar mampu mengimbangi dinamika pembangunan IKN. Kami berharap adanya skema afirmatif dari Kementerian Keuangan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah,” ucap Mudyat Noor.

Melalui audiensi ini, diharapkan terwujud kolaborasi yang lebih kuat antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Turut hadir dalam agenda tersebut Wakil Ketua DPRD PPU, Sekretaris Daerah, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, perwakilan Bappelitbang, serta Kepala Bagian Prokopim. (CB/Rilis)

Sumber  : Humas PPU

Editor     : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Saatnya Sawit Menghidupi Rakyat, Bukan Sebaliknya

19 November 2025 - 13:25 WITA

Wabup PPU Terima Kunjungan Ketua PTA Samarinda, Bahas Penguatan Layanan Peradilan Agama

19 November 2025 - 12:18 WITA

Wabup Abdul Waris Dampingi Kajari Sambut Kajati Kaltim di Penajam Paser Utara

19 November 2025 - 12:13 WITA

Mudyat Noor Resmi Pimpin AKPSI 2025–2030, Terpilih dalam Munas II di Jakarta

19 November 2025 - 12:08 WITA

Kartu Penajam Cerdas Resmi Diluncurkan, Siswa Baru 2025 Dapat Bantuan Pendidikan Langsung

17 November 2025 - 16:08 WITA

Trending di ADVERTORIAL KOMINFO PPU