Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

PENAJAM PASER UTARA

Program Makanan Bergizi Gratis Mandiri PPU Batal, Kekhawatiran Tumpang Tindih Jadi Alasan

badge-check


					Foto: Penerima manfaat Program MBG (Dok: Cahaya Borneo/AJI) Perbesar

Foto: Penerima manfaat Program MBG (Dok: Cahaya Borneo/AJI)

PENAJAM – Rencana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) untuk melaksanakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri dipastikan batal. Pembatalan ini dilakukan menyusul adanya kekhawatiran potensi tumpang tindih dengan pelaksanaan MBG skala nasional yang juga berjalan di wilayah tersebut.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU mengabarkan pembatalan ini secara jelas, bahwa keputusan tersebut diambil setelah pihak Pemkab melakukan konsultasi intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait legalitas dan tata kelola anggaran. Konsultasi tersebut berujung pada rekomendasi untuk menghentikan program mandiri.

“Setelah kami konsultasikan dengan pihak BPK, program MBG mandiri tidak jadi dilaksanakan karena dikhawatirkan terjadi tumpang tindih,” ujar Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, pada Kamis (6/11/2025).

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa alokasi anggaran daerah yang sebelumnya telah disiapkan untuk pelaksanaan MBG mandiri akan dikembalikan seluruhnya dan tidak akan digunakan.

Meskipun demikian, Andi Singkerru menyatakan rasa sayangnya terhadap keputusan pembatalan tersebut. Menurutnya, konsep MBG mandiri PPU sebenarnya memiliki keunggulan signifikan, terutama dalam aspek pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan langsung di tingkat unit sekolah. Konsep ini dinilai dapat meminimalisir risiko buruk.

Ia menjelaskan bahwa dalam skema mandiri, anggaran program akan dititipkan langsung ke setiap sekolah. Dengan mekanisme ini, pihak sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan program, bahkan melibatkan orang tua siswa dalam proses pengolahan makanan.

“Risiko makanan basi atau keracunan bisa diminimalisir karena yang mengolah adalah orang tua siswa sendiri,” jelasnya.

Mengakhiri keterangannya, Andi berharap agar program MBG nasional yang kini menjadi satu-satunya fokus di PPU dapat berjalan dengan optimal dan tanpa masalah. Ia menekankan pentingnya pemantauan ketat untuk memastikan seluruh makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah benar-benar bergizi cukup dan terjamin keamanannya demi kesehatan dan tumbuh kembang generasi muda PPU. (CB/AJI)

Reporter   : Aji Yudha

Editor        : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Saatnya Sawit Menghidupi Rakyat, Bukan Sebaliknya

19 November 2025 - 13:25 WITA

Wabup PPU Terima Kunjungan Ketua PTA Samarinda, Bahas Penguatan Layanan Peradilan Agama

19 November 2025 - 12:18 WITA

Wabup Abdul Waris Dampingi Kajari Sambut Kajati Kaltim di Penajam Paser Utara

19 November 2025 - 12:13 WITA

Mudyat Noor Resmi Pimpin AKPSI 2025–2030, Terpilih dalam Munas II di Jakarta

19 November 2025 - 12:08 WITA

Kartu Penajam Cerdas Resmi Diluncurkan, Siswa Baru 2025 Dapat Bantuan Pendidikan Langsung

17 November 2025 - 16:08 WITA

Trending di ADVERTORIAL KOMINFO PPU