Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

IBU KOTA NUSANTARA

Otorita IKN Teken Enam Kontrak Pembangunan Tahap II, Percepat Proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif

badge-check


					Foto: Kegiatan penandatanganan enam kontrak dan pre-constructions meeting antara Otorita IKN dan para penyedia jasa di Kantor Kemenko 4 (10/11/2025). (Dok. Humas OIKN) Perbesar

Foto: Kegiatan penandatanganan enam kontrak dan pre-constructions meeting antara Otorita IKN dan para penyedia jasa di Kantor Kemenko 4 (10/11/2025). (Dok. Humas OIKN)

NUSANTARA – Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pembangunan Tahap II Ibu Kota Nusantara (IKN), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan penandatanganan enam kontrak dan menggelar pre-construction meeting (PCM) terintegrasi di Kantor Kemenko 4, Nusantara, pada Senin (10/11/2025).

Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen XIV-2025 OIKN, Rizal Falevi, dan Pejabat Pembuat Komitmen XXI-2025 OIKN, Siddiq Permana, bersama para pemegang Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO). Prosesi ini disaksikan langsung oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono.

Dalam pengarahannya, Basuki menegaskan bahwa penandatanganan kontrak kali ini merupakan bagian penting dari langkah berkelanjutan menuju target pembangunan jangka menengah IKN.

“Hari ini kita menandatangani kontrak batch kedua menuju 2028. Tahun 2026 nanti mungkin ada lagi untuk pekerjaan yang belum. Ini akan terus berlanjut agar kita bisa mulai bekerja membangun kawasan yudikatif dan legislatif. Instrumen kita hanya DIPA dan regulasi, sementara Bapak-Ibu dari KSO-lah yang menciptakan lapangan kerja. Insyaallah, ini juga akan menjadi lapangan pekerjaan bagi kontraktor, pekerja konstruksi, maupun konsultan. Dengan penandatanganan kontrak ini, kita telah menjadi satu tim dengan peran masing-masing. Kalau kita kompak, pasti target akan tercapai. Selamat bekerja,” ujar Basuki.

Enam kontrak yang ditandatangani terdiri atas satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi, dengan total nilai lebih dari satu triliun rupiah.

Paket pekerjaan fisik yaitu pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif sepanjang 3,7 km, terdiri atas 10 ruas utama dan 4 jembatan. Proyek tahun jamak ini akan berlangsung hingga 2027, dikerjakan oleh PT Bangun Cipta Kontraktor, PT Modern Widya Technical, PT Markinah, dan PT Daya Mulia Turangga.

Adapun lima paket konsultan manajemen konstruksi dalam rangka memulai pembangunan gedung-gedung legislatif (MPR, DPR, DPD, dan bangunan pendukung) meliputi:

  • Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I dan Paripurna oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri, PT LPPSLH Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.

  • Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Ciriajasa E.C., dan PT Rancang Semesta Nusantara.

  • Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Kompleks Yudikatif oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama.

  • Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPD dan MPR, termasuk bangunan pendukung, oleh PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.

  • Manajemen Konstruksi Bangunan/Kantor Pendukung oleh PT Pola Teknik Konsultan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Cipta Andalan Persada.

Usai penandatanganan kontrak, kegiatan dilanjutkan dengan PCM terintegrasi antara OIKN dan seluruh penyedia jasa. Dalam pertemuan tersebut dibahas empat agenda utama, yakni Manajemen Konstruksi Induk, Paket Pembangunan Jalan Kompleks Yudikatif, Paket Pembangunan Jalan Kompleks Legislatif, serta Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A.

PCM diselenggarakan untuk menyepakati metodologi kerja, penataan lalu lintas proyek, serta koordinasi teknis lintas pihak sebelum kegiatan konstruksi dimulai. Forum ini menjadi ruang penting untuk memitigasi potensi masalah di lapangan dan memastikan kelancaran proses pembangunan.

Melalui kegiatan ini, OIKN menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan pemerintahan sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Pembangunan dilaksanakan dengan prinsip kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan nasional menuju Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua. (CB/Rilis)

Sumber  : Humas OIKN

Editor     : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

IKN Dorong Transformasi Ketahanan Pangan Sepaku sebagai Agen Perubahan Penurunan Stunting

11 Desember 2025 - 14:19 WITA

Portal Data OIKN Resmi Diluncurkan, Perkuat Implementasi Satu Data Indonesia di IKN

11 Desember 2025 - 14:17 WITA

Sarawak Jajaki Investasi Besar di IKN Nusantara, Konektivitas Borneo Siap Melonjak

11 Desember 2025 - 01:13 WITA

Bandara Internasional Nusantara Siap Layani Penerbangan Komersial, Regulasi Sedang Diproses

10 Desember 2025 - 12:49 WITA

Delegasi Kamar Dagang Hainan Tinjau Perkembangan IKN, Minat Investasi Meningkat

8 Desember 2025 - 17:10 WITA

Trending di IBU KOTA NUSANTARA