Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

NASIONAL

Kemenpar dan Kemenimipas Perkuat Sinergi Keimigrasian untuk Dukung Pariwisata Indonesia

badge-check


					Foto: Kemenpar menggelar sosialisasi kebijakan keimigrasian untuk mendukung peningkatan layanan wisata dan investasi. (Dok. Kemenpar RI)
Perbesar

Foto: Kemenpar menggelar sosialisasi kebijakan keimigrasian untuk mendukung peningkatan layanan wisata dan investasi. (Dok. Kemenpar RI)

NASIONAL – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk menghadapi beragam tantangan keimigrasian yang berpengaruh langsung pada pengembangan sektor pariwisata, mulai dari arus masuk wisatawan mancanegara, tenaga ahli, investor, hingga pelaku kegiatan internasional (MICE) yang sangat bergantung pada kecepatan dan kepastian layanan keimigrasian.

Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kemenpar, Zulkifli Harahap, menyampaikan sambutannya dalam kegiatan “Sosialisasi Aturan Terkait Keimigrasian” di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli menegaskan bahwa kecepatan dan kepastian pelayanan merupakan kunci strategis dalam kompetisi global yang semakin ketat, termasuk di sektor pariwisata.

“Kita ingin menarik lebih banyak investor, lebih banyak event MICE bertaraf internasional, dan lebih banyak tenaga ahli profesional. Namun yang kami temukan di lapangan, masih ada perbedaan interpretasi atas jenis visa, kendala administratif bagi investor, hingga perbedaan penerapan kebijakan di berbagai daerah,” ujar Zulkifli.

Ia menjelaskan bahwa tantangan serupa juga dirasakan pelaku industri, termasuk pemahaman yang belum merata terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di berbagai pintu masuk negara. Menurutnya, hal tersebut memunculkan ketidakpastian yang pada akhirnya menjadi hambatan utama bagi iklim investasi dan pengembangan pariwisata berkualitas yang sedang digenjot pemerintah.

Untuk itu, Zulkifli menekankan perlunya upaya bersama dalam meningkatkan koordinasi, harmonisasi kebijakan, serta penyamaan persepsi antara para pemangku kepentingan di bidang keimigrasian dan pariwisata.

Melalui sosialisasi ini, Kemenpar berharap terwujud sinergi antarlembaga serta peningkatan kapasitas aparatur dan pelaku industri, disertai pemahaman yang seragam mengenai kebijakan keimigrasian yang menunjang kemudahan berwisata, berusaha, dan berinvestasi di Indonesia.

Forum ini juga menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola keimigrasian yang berorientasi pada pelayanan, kepastian hukum, dan peningkatan daya saing pariwisata nasional.

“Kementerian Pariwisata, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Luar Negeri adalah satu kesatuan wajah pelayanan Pemerintah Republik Indonesia di mata dunia. Karena itu, sosialisasi ini bukan sekadar pertemuan teknis, tetapi forum harmonisasi dan sinkronisasi,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi menghadirkan Kepala Subdirektorat Standardisasi Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi, Misnal Ariyanto, yang memaparkan komitmen Kemenimipas dalam mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian nasional. Ia menjelaskan bahwa pengajuan visa secara daring terus dikembangkan sejak 2019, termasuk penyempurnaan aplikasi sejak 2023 dengan tampilan dan alur proses yang lebih sederhana bagi pemohon maupun petugas.

“Permohonan visa online tidak lagi mengenal pembatasan kuota harian. Visa juga dipastikan terbit hanya lima hari setelah pembayaran,” kata Misnal.

Ia menambahkan bahwa pengembangan business process dalam penerbitan visa dilakukan untuk menyederhanakan birokrasi, memperbaiki alur pelayanan, serta menyediakan kanal informasi dan aduan bagi pemohon. Beragam kategori visa kini telah dirinci sesuai jenis kegiatan sehingga memudahkan orang asing memilih jenis kunjungan yang sesuai.

Namun, Misnal juga mengakui adanya tantangan di lapangan, khususnya terkait meningkatnya kebutuhan sektor pariwisata dan penyelenggaraan MICE. Oleh karena itu, ia mengapresiasi masukan berbagai pihak dalam sosialisasi yang diikuti satuan kerja internal Kemenpar, perwakilan Kementerian Luar Negeri, serta pelaku industri pariwisata seperti GAC, ASITA, ASPERAPI/ASITA Jabar, Dwidaya Wisata, Panorama Destination, Matta Tour, dan Indonesia Congress and Convention Association (INCCA).

“Seluruh masukan ini akan kami tindak lanjuti dan koordinasikan secara internal,” ujarnya.

Melalui forum ini, Kemenpar dan seluruh pemangku kepentingan meneguhkan komitmen memperkuat sinergi keimigrasian yang mendukung kemudahan berwisata dan berinvestasi, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang ramah, kompetitif, dan siap bersaing di tingkat global. (CB/Rilis)

Sumber  : Kemenpar RI

Editor     : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Targetkan Wisatawan India, Indonesia Gelar Business Matching di New Delhi

19 November 2025 - 15:10 WITA

Prabowo dan Raja Yordania Saksikan Demonstrasi Drone TNI di Halim Perdanakusuma

17 November 2025 - 15:16 WITA

Prabowo Terima Penghargaan Tertinggi Yordania di Istana Merdeka

15 November 2025 - 14:35 WITA

Pemerintah Tegaskan Pentingnya Akurasi DTSEN sebagai Fondasi Kebijakan Nasional

15 November 2025 - 14:32 WITA

Indonesia Perkuat Promosi Wisata di Malaysia dan Singapura Lewat Business Matching Johor Bahru 2025

15 November 2025 - 07:05 WITA

Trending di NASIONAL