PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah berupaya keras memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang baru disahkan.
Dengan postur awal yang terbatas, PPU sangat berharap adanya tambahan pendanaan signifikan, terutama dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), serta dana insentif fiskal dan hibah daerah dari pemerintah pusat.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
APBD PPU 2026 yang baru saja tercatat hanya sebesar Rp1,48 triliun. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi maupun realisasi APBD pada tahun sebelumnya.
Kondisi ini dipicu oleh adanya pemotongan besar dalam Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang secara langsung berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menjelaskan bahwa perhitungan postur APBD Rp1,48 triliun belum mencakup Bankeu dari Provinsi Kaltim. Hal ini disebabkan provinsi baru mengesahkan APBD pada malam yang sama sehingga alokasi untuk PPU belum dapat diinput.
“Kalau Bankeu masuk, anggaran kita bisa meningkat. Karena itu masih menunggu pembahasan provinsi,” ujarnya pada Selasa (1/12/2025).
Mudyat mengungkapkan bahwa komunikasi awal sempat memproyeksikan alokasi Bankeu yang cukup besar, bahkan ditaksir mencapai lebih dari Rp200 miliar. Namun, dampak dari penyesuaian keuangan akibat pemotongan TKD yang luar biasa diperkirakan akan menyebabkan alokasi Bankeu tersebut berpotensi turun secara signifikan.
Selain Bankeu, pemerintah pusat juga belum memberikan kepastian mengenai alokasi dana insentif fiskal dan hibah daerah bagi PPU. Meskipun demikian, ketidakpastian tambahan dana belum menghalangi pengesahan APBD.
“Edaran Kementerian Keuangan kemarin masih kosong semua. Karena itu, APBD tetap harus disahkan tepat waktu tanpa menunggu kepastian tambahan pendanaan. Tidak mungkin menunggu. Takutnya nanti malah PNS tidak gajian,” tegasnya.
Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk menghindari terganggunya pembayaran gaji pegawai dan operasional rutin.
Jika seluruh potensi pendanaan ini, termasuk Bankeu, dana insentif fiskal, dan hibah daerah, dapat terealisasi penuh, Pemerintah Kabupaten PPU memperkirakan adanya tambahan anggaran yang bisa mendekati Rp200 miliar.
Penambahan dana ini sangat krusial mengingat belanja modal untuk pembangunan tahun 2026 berada dalam posisi yang sangat terbatas akibat dominasi belanja rutin, khususnya belanja pegawai.
Untuk mengatasi tekanan fiskal dan memperluas ruang pembangunan, Pemerintah Kabupaten PPU mengambil langkah berani dengan menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Target PAD dinaikkan secara ambisius dari sekitar Rp180 miliar menjadi lebih dari Rp230 miliar. Selain itu, pembangunan di tingkat akar rumput akan ditopang oleh pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diklaim tidak terpangkas besar seperti daerah lain.
“Teman-teman di Bapenda harus bekerja keras. Pembangunan harus tetap berjalan,” pungkasnya. (ADV/CB/AJI)
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
