PENAJAM – Isu pemerataan pembangunan perumahan di Indonesia menjadi agenda utama yang dibahas dalam pertemuan strategis antara pimpinan daerah dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, hadir dalam pertemuan dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait, di Jakarta pada Rabu (3/12) malam, bersama dengan sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Pertemuan tersebut memiliki bobot politik dan regional yang signifikan, mengingat kehadiran perwakilan dari berbagai wilayah seperti Gubernur Maluku Utara, Gubernur Papua Barat, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, serta anggota Komisi V DPR RI. Kehadiran para pimpinan daerah ini memperkuat desakan untuk adanya kebijakan perumahan nasional yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan daerah.
Dalam forum tersebut, Mudyat Noor menyampaikan bahwa fokus utama diskusi adalah percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan perumahan subsidi dengan harga terjangkau, dan krusialnya perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam skema program PKP. Ia menjadikan pertemuan ini sebagai platform untuk mendorong distribusi program yang berkeadilan.
Bupati PPU secara spesifik mendesak agar kuota penanganan RTLH dapat dibagi secara proporsional dan adil ke seluruh provinsi. Ia menegaskan bahwa pemerataan alokasi adalah kunci agar semua wilayah, termasuk PPU, memiliki peluang seimbang dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Dalam pertemuan ini kita membahas persoalan rumah tidak layak huni hingga skema perumahan subsidi. Harapannya, pembagian program bisa dilakukan secara adil. Sehingga semua daerah menerima porsi yang seimbang,” ujar Mudyat Noor pada Kamis (4/12/2025).
Ia menggarisbawahi perlunya prinsip keadilan dalam setiap kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Selain soal kuota, ia juga menyoroti aspek pembiayaan. Akses masyarakat terhadap KUR harus diperluas karena dianggap sebagai kunci penting untuk mempercepat kemampuan masyarakat dalam memperoleh atau meningkatkan kualitas rumah layak, yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup mereka.
Dukungan Kementerian PKP, menurutnya, harus melampaui sekadar administrasi, melainkan berupa kolaborasi kuat. Mudyat Noor menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa kolaborasi yang terjalin antara pusat dan daerah ini akan membawa dampak positif yang nyata.
“Dengan pemerataan program RTLH dan KUR, kami berharap dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
Ia berharap program perumahan yang dihasilkan dapat menjangkau dan memberi manfaat merata bagi warga di seluruh Indonesia. (ADV/CB/AJI).
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
