PENAJAM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) dihadapkan pada tantangan baru dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Penjabat (Pj) Bupati PPU, Zainal Arifin, menyampaikan adanya koreksi negatif terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan.
Dalam surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-116/PK/2024.
hal ini disampaikannya pada saat rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 di Gedung Paripurna DPRD PPU
terungkap adanya penurunan alokasi dana transfer ke daerah untuk PPU pada tahun anggaran mendatang. Hal ini tentu saja berdampak signifikan terhadap proyeksi pendapatan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Adanya koreksi negatif ini mengharuskan kita untuk melakukan penyesuaian terhadap Rancangan APBD yang telah disusun,” ujar Zainal Arifin dalam rapat bersama DPRD PPU, Senin (11/11/2024).
Selain koreksi anggaran, Pj Bupati juga menyoroti adanya program yang belum terakomodir dalam Rancangan APBD 2025, yakni program makanan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil. Padahal, program ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tegas mengatur tentang program makanan bergizi ini. Namun, dalam perencanaan APBD PPU sebelumnya, program ini belum sepenuhnya terakomodasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten PPU sepakat untuk segera melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD 2025.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD akan bekerja sama untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan ini.
“Kita harus mencari solusi yang tepat agar program-program prioritas tetap dapat berjalan dengan baik, meskipun ada kendala di sisi anggaran,” tegasnya
Dalam proses evaluasi, DPRD dan Pemerintah Kabupaten PPU akan memprioritaskan program-program unggulan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, akan dilakukan kajian mendalam terhadap setiap pos anggaran untuk mencari potensi efisiensi.
“Kita harus tetap optimis dan mencari solusi yang kreatif. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin kita dapat mengatasi tantangan ini,” tambahnya
Koreksi anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab PPU dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Namun, dengan kerja sama yang baik antara DPRD dan eksekutif, serta dukungan dari masyarakat, diharapkan PPU dapat tetap tumbuh dan berkembang. (ADV/CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
