PENAJAM — Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di mana ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) harus dirumahkan. Kebijakan ini diambil sebagai konsekuensi dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melarang penggunaan tenaga honorer di instansi pemerintah.
Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, mengungkapkan bahwa Sebanyak 241 THL, yang sebagian besar merupakan tenaga pendidik, telah dirumahkan. keputusan ini tidak hanya berdampak pada instansinya, tetapi juga pada sektor pemerintahan lainnya.
“Kondisi ini diperparah dengan akan memasuki masa pensiunnya 104 guru di PPU tahun ini. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kekosongan tenaga pendidik yang signifikan,” ujarnya, Sabtu (01/02/2025).
Andi menjelaskan bahwa kebijakan ini berdampak besar pada proses pendidikan di wilayahnya. Kekurangan tenaga pengajar dapat mengganggu kegiatan belajar-mengajar dan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan di PPU.
“Kami berharap ada kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait pengisian kekosongan tenaga pengajar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses belajar-mengajar tetap berjalan dengan baik dan tidak ada siswa yang dirugikan,” ungkapnya.
Pemerintah daerah (Pemkab) PPU saat ini sedang berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pengajar ini. Berbagai opsi sedang dipertimbangkan untuk memastikan bahwa pendidikan di PPU tetap berkualitas.
“Masyarakat PPU berharap agar Pemkab dapat segera menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Mereka berharap agar anak-anak mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak meskipun ada tantangan kekurangan tenaga pengajar,” imbunnya.
Pemkab PPU menegaskan bahwa pendidikan berkualitas adalah prioritas utama. Mereka berjanji akan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan di daerah ini. (CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
